REVIEW 20 : PERANAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS SISTEM PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH

REVIEW 20 :
PERANAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS SISTEM PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH
(STUDI KASUS DI KOPERASI PEGAWAI BRI CABANG KEDIRI)
Oleh :
MUNAWAROH
STKIP PGRI Jombang
Email : munawaroh@yahoo.co.id
JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN, VOL.13, NO. 1, MARET 2011: 76-82

Berisi :
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Koperasi Pegawai Bank Rakyat Indonesia (KOPEBRI), Kediri, penulis menyimpulkan bahwa pengendalian internal yang diterapkan pada Koperasi Pegawai Bank Rakyat Indonesia (KOPEBRI), Kediri, dan sistem pengendalian internal tersebut telah efektif. Hal ini didukung oleh hasil jawaban kuesioner yang berhubungan dengan efektivitas pengendalian internal sebesar 93,75%.Sistem pemberian kredit yang diterapkan di Koperasi Pegawai Bank Rakyat Indonesia (KOPEBRI), Kediri, telah efektif. Hal ini didukung oleh hasil jawaban kuesioner yang berhubungan dengan efektivitas pemberian kredit sebesar 92,72%.Peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas pemberian kredit tidak dapat diabaikan. Hal ini didukung oleh hasil jawaban kuesioner yang berhubungan dengan peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas pemberian kredit sebesar 93,65%.

Saran

Adapun saran-saran yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan antara lain: pemeriksaaan dan pemantauan kredit seyogyanya dilakukan sesering mungkin, sehingga jika terjadi masalah dapat diketahui sejak dini. Selain itu, koperasi hendaknya membuat laporan tentang perkembangan usaha nasabah, untuk mengetahui apakah kredit yang diberikan menjadikan usaha nasabah menjadi lebih berkembang dan untuk mengetahui secara pasti kesesuaian antara penggunaan dana kredit oleh nasabah dengan tujuan yang tercantum dalam syarat permohononan kredit.

Nama   : Wiwi Kusmiarti

NPM    : 27211460

Kelas  : 2EB09

Tahun  : 2012

REVIEW 19 : PERANAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS SISTEM PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH

REVIEW 19 :
PERANAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS SISTEM PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH
(STUDI KASUS DI KOPERASI PEGAWAI BRI CABANG KEDIRI)
Oleh :
MUNAWAROH
STKIP PGRI Jombang
Email : munawaroh@yahoo.co.id
JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN, VOL.13, NO. 1, MARET 2011: 76-82


Berisi :
HASIL DAN PEMBAHASAN

            Untuk mengetahui peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah, penulis meng-gunakan penghitungan prosentase yang menunjukkan berapa besar peranan pengendalian internal dalam sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah.

Untuk variabel peranan pengendalian internal diperoleh jawaban seperti tersaji dalam Tabel 2.

Selanjutnya, seluruh hasil jawaban quesioner dikalikan dengan kriteria nilai yang ditetapkan, yaitu ”Ya” = 3, “Ragu-ragu” = 2 dan “Tidak” = 1. Hasil jawaban akhir yang diperoleh sebagai berikut:
Ya               = 175 x 3         = 525
Ragu-ragu  = 10 x 2          =   20
Tidak          = 15 x 1          =   15
                                           = 560

Prosentase jumlah jawaban “Ya” untuk pengendalian internal:

Dari perhitungan diatas, diperoleh hasil 93,75%. Berdasarkan kriteria-kriteria penilaian hasil jawaban untuk pengendalian internal, hasil ini memberikan sinyal bahwa pengendalian internal yang diterapkan sudah sangat efektif. Sedangkan penilaian terhadap efektivitas sistem pemberian kredit, diperoleh hasil jawaban seperti tersaji dalam Tabel 3.
Selanjutnya, seluruh hasil jawaban kuesioner dikalikan dengan kriteria nilai yang ditetapkan, yaitu ”Ya” = 3, “Ragu-ragu” = 2 dan “Tidak” = 1. Berdasarkan formulasi ini, diperoleh hasil jawaban sebagai berikut:

Dari perhitungan diatas, diperoleh hasil 93,65%. Hal ini memberikan suatu indikasi bahwa pengen-dalian internal sangat berperan dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah.

Pembahasan

Pengendalian internal dan sistem pemberian kredit pada Koperasi Pegawai Bank Rakyat Indonesia (KOPEBRI) Kediri telah dilaksanakan secara efektif. Sistem pengendalian internal pada koperasi ini juga berperan dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil menengah. Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas sistem pemberian kredit perlu diketahui tujuan pemberian kredit yang diharapkan. Untuk itu, bagian perkreditan perlu menetapkan kriteria-kriteria tertentu guna mencapai tujuan pemberian kredit. Kriteria-kriteria seperti 5C, yaitu character, capacity, capital, coolateral dan condition of economic tetap relevan. Apabila prinsip tersebut terpenuhi, diharapkan tujuan pemberian kredit akan tercapai. Di samping itu, perlu dilaksanakannya prosedur pemberian kredit yang meliputi permohononan kredit, analisa kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit serta pencairan kredit.
Selain terpenuhinya prinsip dan prosedur pemberian kredit, suatu sistem pemberian kredit dapat dikatakan efektif apabila kredit tersebut dapat kembali sesuai waktu yang ditetapkan dengan sejumlah bunga yang telah ditentukan. Prioritas pemberian kredit yang diberikan betul-betul tepat sasaran dan tepat guna.
Mengingat pemberian kredit merupakan suatu usaha koperasi yang paling pokok, maka koperasi perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk me-ngembalikan kredit yang telah diterimanya. Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh koperasi, karena adanya resiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan. Dengan kata lain, diperlukan suatu pengendalian internal yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit.
Setiap koperasi simpan pinjam harus memiliki struktur pengendalian internal yang memadai dalam perkreditan untuk mencegah penyalagunaan wewe-nang. Beberapa pokok utama dalam pengendalian internal kredit menurut Tawaf (1999) adalah:
1.   Harus ada sistem pengendalian internal yang baik, dalam arti pemisahan fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, melakukan pembayaran kepada debitur, penagihan, analisis, administrasi kredit, dan taksiran agunan.
2.   Harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetujui direksi.
3.   Harus ada aparat kompeten yang akan memproses kredit. Artinya, para pengelola kredit di koperasi harus mempunyai pengetahuan yang cukup serta keterampilan yang memadai dalam menangani permasalahan kreditnya.
4.   Harus ada fungsi review terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen harus selalu memantau pelaksanaan review tersebut. Dalam hubungan ini, pelaksanaan review serta pemantauan tindak lanjut atas masalah yang ada harus dilakukan secara terus menerus dan dibangun dengan sistem yang terorganisir, sehingga mampu melakukan deteksi dini atas permasalahan yang ada berikut penanganan tindak lanjutnya.

Dengan terselenggaranya pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam tubuh koperasi tersebut. Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri, koperasi melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin mengurangi resiko kegagalan kredit. Jika diteliti lebih dalam, kegagalan kredit terutama disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal.




            Nama   : Wiwi Kusmiarti
NPM    : 27211460
Kelas  : 2EB09
Tahun  : 2012

REVIEW 18 : PERANAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS SISTEM PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH

REVIEW 18 :

PERANAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS SISTEM PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH

(STUDI KASUS DI KOPERASI PEGAWAI BRI CABANG KEDIRI)
Oleh :

MUNAWAROH
STKIP PGRI Jombang
Email : munawaroh@yahoo.co.id

JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN, VOL.13, NO. 1, MARET 2011: 76-82

Berisi :

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

            Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif eksploratif. Jenis penelitian deskriptif yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Menurut (Nazir,2005), penelitian studi kasus adalah penelitian tentang kasus subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diproses kemudian dianalisis serta diinterpretasikan dengan teori yang ada. Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri.

Pada penelitian ini, aspek yang diteliti dari peranan pengendalian internal adalah komponen pengendalian internal dan tujuan pengendalian internal. Dilain pihak, efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah diukur melalui tingkat kesesuaian pelaksanaan sistem pemberian kredit dengan indikator pelaksanaan sistem pemberian kredit yang efektif.

Definisi operasional dari variabel-variabel penelitian ini disajikan dalam Tabel 1.

Dalam penelitian ini responden adalah karyawan Koperasi Pegawai Bank Rakyat Indonesia, Cabang Kediri sebanyak 5 orang yeng benar-benar men-dalami permasalahan pemberian kredit. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2006) yang mengatakan bahwa dalam menentukan jumlah sampel untuk sekedar memperkirakan dan subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil seluruhnya, sehingga pene-litiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.

Analisis Data

            Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dianalisis berdasarkan metode yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk menguji sejauhmana peranan pengendalian internal dalam menunjang efektifvitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

1.      Menyebarkan daftar pertanyaan tertulis (kuesio-ner) kepada seluruh responden yang sebelumnya telah penulis tetapkan. Dalam hal ini ditetapkan lima responden yang penulis anggap mewakili terhadap permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengendalian internal dan sistem pemberian kredit.

2.    Pertanyaan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertanyaan umum yang menyangkut identitas responden, dan pertanyaan khusus yang ber-hubungan dengan peranan pengendalian internal yang efektif dan efisien sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah.

3.  Meminta dan mengumpulkan kembali seluruh daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah diisi oleh responden.

4.  Mengelompokkan jawaban berdasarkan masalah. Dimana dari seluruh jawaban responden atas pertanyaan khusus, dalam hal ini peranan pengendalian internal dihitung jumlah jawaban ”ya”, ”Ragu-ragu”, dan ”Tidak”. Demikian juga untuk pertanyaan khusus yang menyangkut efektifitas sistem pemberian kredit, dihitung jumlah ”ya”, ”Ragu-Ragu”, dan ”Tidak”.

5.      Selanjutnya untuk setiap jawaban akan diberikan nilai jawaban ”ya” nilanya 3, ”ragu-ragu” nilainya 2, dan ”Tidak” nilainya 1.

6.      Menghitung jumlah jawaban ”ya” dan banyaknya pertanyaan untuk setiap kelompok.

7.    Memasukkan jumlah jawaban ”ya” dan jumlah pertanyaan ke dalam rumus skor ideal: 100% xresponden seluruh jawaban Jumlah Ya jawaban Jumlah

8.      Menghitung besarnya prosentase jawaban ”ya”, untuk setiap kelompok

Sesuai dengan topik yang penulis ambil, penulis melakukan interpretasi sebagai berikut: Pelaksanaan pengendalian internal yang efektif ditafsirkan menurut kategori seperti dibawah ini:

a.       0%-25%, berarti pengendalian internal tidak efektif.

b.       26%-50%, berarti pengendalian internal kurang efektif.

c.        51%-75%, berarti pengendalian internal cukup efektif.

d.       76%-100%, berarti pengendalian internal sangat efektif.

Untuk efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah, interpretasi dari hasil yang diperoleh adalah:

a.       0%-25% berarti sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah tidak efektif

b.       26%-50% berarti sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah kurang efektif

c.        51%-75% sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah cukup efektif

d.        76%-100% berarti sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah sangat efektif

e.         Untuk mengetahui peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah

f.   0%-25% berarti sistem pengendalian internal tidak berperan atau sangat sedikit berperan dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah

g.    26%-50% berarti sistem pengendalian internal sedikit berperan dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah

h.    51%-75% berarti sistem pengendalian internal cukup berperan dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah

i.     76%-100% berarti sistem pengendalian internal sangat berperan dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah.

Dengan demikian, sistem pengendalian internal dikatakan efektif jika:

a.       Hasil jawaban peranan pengendalian internal memiliki angka angka 75%-100%.

b.       Hasil jawaban efektivitas sistem pemberian kredit berada pada kisaran 75%-100%.

Nama   : Wiwi Kusmiarti

NPM    : 27211460

Kelas   : 2EB09

Tahun  : 2012

REVIEW 17 : PERANAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS SISTEM PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH

REVIEW 17 :

PERANAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS SISTEM PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH

(STUDI KASUS DI KOPERASI PEGAWAI BRI CABANG KEDIRI)
Oleh :

MUNAWAROH
STKIP PGRI Jombang
Email : munawaroh@yahoo.co.id

JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN, VOL.13, NO. 1, MARET 2011: 76-82

Berisi :

ABSTRAK

           

 The objective of this research is to find out the role of internal control to support the effectiveness of the loan systems for micro and middle enterprises given by BRI Kediri. The research design used in this study is a case study. The main finding of the research shows that the internal control has been effectively implemented. It can be seen that 93,75% respondents agree with the effectiveness of internal control. There are 92,72% respondents agree that the credit system is an effective system. Moreover, the role of internal control that supports the credit system is shown to be effective, where 93,65% respondents agree with the effective role of internal control.

Keywords: effectiveness, internal control, micro credit system

PENDAHULUAN

           

 Salah satu sektor potensial yang mendapat perhatian pemerintah dan perlu dikembangkan adalah sektor usaha kecil dan menengah. Namun demikian, sektor ini pada umumnya menghadapi masalah dalam berbagai aspek permodalan, seperti masalah pem-biayaan usaha, masalah akumulasi modal, serta cara memanfaatkan fasilitas dalam rangka pelaksanaan usahanya.

 Koperasi dalam hal ini berperan dalam mem-bantu permasalahan yang dihadapi usaha kecil dan menengah melalui penyaluran kredit. Dengan peran serta koperasi terhadap usaha kecil dan menengah dalam pemberian kredit, maka usaha kecil dan menengah diharapkan dapat meningkatkan usahanya dengan kualitas yang lebih baik, sehingga usaha kecil dan menengah dapat membantu pertumbuhan ekonomi.

 Pemberian kredit merupakan usaha koperasi yang paling pokok, sehingga koperasi perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya mampu mengembalikan kredit yang diterimanya.

 Masalah keamanan kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh koperasi, karena ada resiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Permasalahan ini dapat dihindari dengan adanya pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan. Dengan kata lain, diperlu-kan suatu pengendalian yang dapat menunjang efektivitas pemberian kredit. Dengan terselenggara-nya pengendalian internal yang memadai dalam pemberian kredit, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam tubuh koperasi tersebut. Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri, koperasi melaui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin mengurangi resiko kegagalan kredit, terutama akibat lemahnya pengendalian internal.

 Pengendalian internal yang baik diperoleh dari suatu struktur yang terkoordinasi yang berguna bagi pimpinan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang lebih teliti, mencegah kecurangan dalam perusahaan, serta mengamankan harta perusahaan.

 Alasan perusahaan menyusun pengendalian internal adalah dalam rangka membantu dalam mencapai tujuannya. Manajemen dalam menjalankan fungsinya membutuhkan sistem pengendalian yang dapat mengamankan harta perusahaan, memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar-benar dapat dipercaya dan dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus menerus memantau bahwa kebijakan yang telah ditetapkan memang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Manajemen dalam koperasi melaksanakan kegiatan pengendalian internal bisa mempersiapkan sebaik mungkin mulai dari proses, personil, tujuan, serta apa saja yang dapat menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan pengendalian internal. Pengen-dalian internal dirancang dengan memperhatikan kepentingan manajemen perusahaan dalam menye lenggarakan operasi perusahaannya dan juga mem-perhatikan aspek biaya yang harus dikeluarkan, serta manfaat yang diharapkan. Arens & Loebbecke (1999) yang menjadi tujuan pengendalian internal adalah reliability of financial reporting, efficiency and effectiveness of operation, serta compliance with applicable laws and regulation.

Pengendalian internal tidak dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan terjadinya kesa-lahan dan penyelewengan sama sekali, tetapi pengendalian internal yang memadai akan dapat menekan atau memperkecil terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas yang layak dan kalaupun terjadi kesalahan atau penyelewengan dapat segera diketahui dan diatasi.

Komponen pengendalian internal merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian yang memadai. Agar tujuan pengendalian tercapai, perusahaan harus mempertimbangkan komponen-komponen pengendalian internal.

Komponen-komponen pengendalian internal menurut Arens & Loebbecke (1999:274) adalah sebagai berikut:  ”Internal control include five cayegories of control that management’s control objectives will be met. There are five components of internal control: (1) the control environment, (2) risk assessment, (3) control activities, (4) information and communication, (5) manitoring”.

Pengendalian internal yang bagaimanapun baiknya, tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif, karena selalu ada kemungkinan bahwa data yang dihasilkannya tidak akurat akibat adanya beberapa keterbatasan yang melekat pada sistem tersebut.

Dalam usaha mencapai efektivitas sistem pemberian kredit, perlu diketahui tujuan pemberian kredit yang diharapkan. Untuk itu, bagian perkreditan perlu menetapkan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan pemberian kredit. Dalam hal ini digunakan prinsup perkreditan yang lebih dikenal dengan prinsip 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic. Apabila prinsip-prinsip tersebut terpenuhi, diharapkan tujuan pemberian kredit akan tercapai. Di samping itu, perlu dilaksanakannya prosedur pemberian kredit yang meliputi permohononan kredit, analisa kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit serta pencairan kredit.

Selain terpenuhinya prinsip dan prosedur pem-berian kredit, suatu sistem pemberian kredit dapat dikatakan efektif apabila kredit tersebut dapat kembali sesuai waktu yang ditetapkan dengan sejumlah bunga yang telah ditentukan. Prioritas pemberian kredit yang diberikan betul-betul tepat sasaran dan tepat guna, maka efektivitas sistem pemberian kredit akan tercapai. Setiap koperasi simpan pinjam harus memiliki struktur pengendalian internal yang mema-dai dalam perkreditan untuk mencegah penyalaguna-an wewenang.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dite-liti pada studi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal yang diterapkan koperasi sudah efektif ?

2. Apakah sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah koperasi sudah efektif?

Sedangkan tujuan-tujuan dari penelitian adalah untuk:

1. Menjelaskan efektivitas pengendalian internal yang diterapkan Koperasi Pegawai BRI (KOPEBRI) Indonesia, Cabang Kediri.

2. Menjelaskan efektivitas sistem pemberian Kredit Usaha Kecil Menengah, Koperasi Pegawai BRI (KOPEBRI) Indonesia, Cabang Kediri

Nama   : Wiwi Kusmiarti

NPM    : 27211460

Kelas   : 2EB09

Tahun  : 2012

REVIEW 16 : APLIKASI BERBASIS WEB UNTUK PEMBELIAN TUNAI DAN KREDIT (STUDI KASUS PADA KOPERASI KELUARGA BESAR DINAS PENDAPATAN DAERAH (KKBD) PROVINSI JAWA BARAT UNIT BANDUNG)

REVIEW 16 :

APLIKASI BERBASIS WEB UNTUK PEMBELIAN TUNAI DAN KREDIT (STUDI KASUS PADA KOPERASI KELUARGA BESAR DINAS PENDAPATAN DAERAH (KKBD) PROVINSI JAWA BARAT UNIT BANDUNG)
Oleh :

MELISA RACHEL HUTAGALUNG

Politeknik Telkom

Melisa.htg@gmail.com

Berisi :

PENUTUP

     1.      Kesimpulan

a.       Dengan menggunakan aplikasi ini pengelolaan pembelian tunai dan kredit lebih rinci dan tepat waktu.

b.       Dalam pembuatan laporan pembelian secara rinci dan tepat waktu.

c.        Dapat mempermudah pencatatan transaksi retur dan pembayaran.

     2.      Saran

Untuk meningkatkan kinerja dari Aplikasi Pembelian, maka disarankan untuk:

a.        Meningkatkan desain antarmuka yang lebih menarik.

b.       Dapat menambahkan grafik pembelian agar lebih menarik.

Nama   : Wiwi Kusmiarti

NPM    : 27211460

Kelas   : 2EB09

Tahun  : 2012

REVIEW 15 : APLIKASI BERBASIS WEB UNTUK PEMBELIAN TUNAI DAN KREDIT (STUDI KASUS PADA KOPERASI KELUARGA BESAR DINAS PENDAPATAN DAERAH (KKBD) PROVINSI JAWA BARAT UNIT BANDUNG)

REVIEW 15 :

APLIKASI BERBASIS WEB UNTUK PEMBELIAN TUNAI DAN KREDIT (STUDI KASUS PADA KOPERASI KELUARGA BESAR DINAS PENDAPATAN DAERAH (KKBD) PROVINSI JAWA BARAT UNIT BANDUNG)
Oleh :

MELISA RACHEL HUTAGALUNG

Politeknik Telkom

Melisa.htg@gmail.com

Berisi :

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

1.      Implementasi Antar Muka

Nama   : Wiwi Kusmiarti

NPM    : 27211460

Kelas   : 2EB09

Tahun  : 2012

REVIEW 14 : APLIKASI BERBASIS WEB UNTUK PEMBELIAN TUNAI DAN KREDIT (STUDI KASUS PADA KOPERASI KELUARGA BESAR DINAS PENDAPATAN DAERAH (KKBD) PROVINSI JAWA BARAT UNIT BANDUNG)

REVIEW 14 :

APLIKASI BERBASIS WEB UNTUK PEMBELIAN TUNAI DAN KREDIT (STUDI KASUS PADA KOPERASI KELUARGA BESAR DINAS PENDAPATAN DAERAH (KKBD) PROVINSI JAWA BARAT UNIT BANDUNG)
Oleh :

MELISA RACHEL HUTAGALUNG

Politeknik Telkom

Melisa.htg@gmail.com

Berisi :

ANALISIS DAN PERANCANGAN

     1.      Analisis Kebutuhan Sistem

     2.      Perancangan Basis Data

Nama   : Wiwi Kusmiarti

NPM    : 27211460

Kelas   : 2EB09

Tahun  : 2012

REVIEW 13 : APLIKASI BERBASIS WEB UNTUK PEMBELIAN TUNAI DAN KREDIT (STUDI KASUS PADA KOPERASI KELUARGA BESAR DINAS PENDAPATAN DAERAH (KKBD) PROVINSI JAWA BARAT UNIT BANDUNG)

REVIEW 13 :

APLIKASI BERBASIS WEB UNTUK PEMBELIAN TUNAI DAN KREDIT (STUDI KASUS PADA KOPERASI KELUARGA BESAR DINAS PENDAPATAN DAERAH (KKBD) PROVINSI JAWA BARAT UNIT BANDUNG)
Oleh :

MELISA RACHEL HUTAGALUNG

Politeknik Telkom

Melisa.htg@gmail.com

Berisi :

TINJAUAN  PUSTAKA

   1.      Definisi Dan Prinsip Akuntansi

Definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu definisi dari sudut pemakai jasa akuntansi, dan dari sudut proses kegiatannya.

Definisi dari sudut pemakai

Menurut Jusup (2003:4) .diitinjau dari pemakaiannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi.

Definisi dari sudut proses kegiatan

Menurut Jusup (2003:5) apabila ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Jadi, akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan.

   2.      Prinsip Akuntansi

Selain penerapan asumsi-asumsi dasar dalam praktek akuntansi, terdapat juga beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan diterapkan.

Menurut Suhayati dan Anggadini (2009:6) prinsip-prinsip akuntansi adalah:

-          Kontinuitas Usaha (Going Concern)

Konsep ini mengatakan bahwa suatu perusahaan akan beroperasi secara terus-menerus melakukan kegiatan, meskipun kenyataan banyak perusahaan yang gagal setelah baru saja didirikan. Konsep ini memberikan alasan penggunaan beban historis sebagai dasar utama untuk melakukan pengakuan akuntansi.

-          Kesatuan Usaha (Business Entity)

Konsep ini mengatakan bahwa suatu perusahaan merupakan suatu kesatuan yang berdiri terpisah dari para pemilik.

-          Periode Akuntansi (Accounting Period)

Suatu cara yang paling baik untuk mengukur hasil-hasil yang diperoleh perusahaan seperti periode tahunan.

-          Kesatuan Pengukuran (Measurement Unit)

Hasil akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan perusahaan yang nantinya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

-          Pengukuran Berdasarkan Nilai Historis (Historical Cost Measurement)

Akuntansi sebagaimana yang dipraktekan sekarang ini didasarkan atas prinsip nilai historis.

-          Bukti yang Objektif (Objective Evidence)

Informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan harus didasarkan atas suatu fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya serta bersifat objektif.

-          Pengungkapan Sepenuhnya (Full Disclosure)

Semua laporan keuangan dan semua informasi yang mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan harus diungkapakan secara jelas.

-          Konsisten (Consistency)

Penerapan yang sama atas prinsip, prosedur, dan metode-metode akuntansi di setiap periode akuntansi, sehingga laporan keuangan dari berbagai periode dapat diperbandingkan.

-          Hati-Hati/Waspada (Conservation)

Konsep ini didasarkan atas suatu pendapat yang menyatakan bahwa setiap pendapatan tidak boleh diakui dan dicatat sebelum pendapatan tersebut benar-benar diperoleh, tetapi semua kerugian dan beban walaupun belum terjadi asalkan sudah dapat diperhitungkan boleh dicatat dan diakui.

-          Nilai yang Cukup Penting (Materiality)

Ukuran materiality atas perusahaan tidaklah sama, hal ini tergantung pada besar-kecilnya perusahaan dan kebijakan yang berlaku didalamnya.

-          Matching Expense with Revenue

Untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai oleh suatu perusahaan, maka total pendapatan dikurangkan dengan beban perusahaan dalam suatu periode akuntansi.

-          Pengakuan Pendapatan (Revenue Recognation)

Pada umumnya pendapatan diakui pada saat:

a. Menerima uang (Cash Basic)

b. Terjadinya transaksi/ tidak secara tunai (Accrual Basis)

c. Terjadinya penjualan (Sales basis)

   3.      Koperasi

Berbeda dengan perusahaan komersial, khususnya perseroan terbatas dan firma yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki modal cukup besar untuk memulai usaha, koperasi biasanya didirikan oleh sekumpulan orang dengan modal kurang.

Menurut Rudianto (2010:3) secara umum koperasi diartikan sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Sedangkan menurut pasal 1 UU No.25/1992 yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.

   4.      Sistem Akuntansi Pembelian

Menurut Nurul (2010:10) pembelian adalahusaha pengadaan barang-barang untuk perusahaan. Dalam perusahaan dagang, pembelian dilakukan dengan dijual kembali tanpa mengadakan perubahan bentuk barang, sedangkan pada perusahaan manufaktur pembelian dilakukan dengan merubah bentuk barang. Pembelian terbagi dalam dua cara yaitu:

-          Pembelian Tunai

Pembelian barang secara langsung kepada pemasok dengan pembayaran secara langsung pada saat itu juga.

-          Pembelian Kredit

Pembelian barang secara langsung kepada pemasok barang dengan pembayaran tidak langsung, melainkan berangsur sesuai dengan kesepakatan bersama.

Siklus pembelian mencakup fungsi-fungsi yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa yang dipergunakan oleh perusahaan. Di dalam siklus pembelian terdapat:

a.       Prosedur dan subsistem pembelian barang persediaan yang akan dijual kembali atau diproduksi.

b.      Prosedur dan subsistem pembelian aktiva tetap yang tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.

Sistem akuntansi pembelian merupakan prosedur atau metode pembelian barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sistem pembelian meliputi beberapa prosedur diantaranya:

1. Permintaan pembelian

2. Penawaran harga

3. Penerimaan barang

4. Pencatatan utang

5. Pencatatan persediaan

Untuk menjalankan sistem tersebut, perusahaan melibatkan beberapa bagian atau unit seperti bagian gudang, pembelian, penerimaan, dan akuntansi.

Catatan yang berhubungan dengan pembelian meliputi jurnal pembelian, jurnal umum, rekening buku besar, dan buku pembantu utang.

Apabila perusahaan menggunakan metode persediaan periodik, maka pembelian barang-barang untuk dijual kembali (barang dagang) dicatat dengan mendebet rekening pembelian. Rekening pembelian merupakan sebuah rekening sementara yang digunakan untuk mengumpulkan seluruh harga pokok barang yang dibeli selama periode, sehingga pada tiap akhir periode rekening ini harus ditutup. Rekening pembelian hanya digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan untuk dijual kembali. Apabila perusahaan membeli barang-barang untuk digunakan sendiri dalam operasi perusahaan, seperti misalnya membeli peralatan kantor atau mebel untuk digunakan sendiri, maka yang didebet adalah rekening aktiva yang bersangkutan, bukan rekening pembelian.

            Berbeda dengan metode periodik, metode perpetual mencatat akun persediaan barang dagang setiap terjadi transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan.

            Dengan metode perpetual, saldo persediaan barang dagang selalu dapat diketahui. Metode perpetual juga mencatat akun harga pokok penjualan (HPP) setiap terjadi transaksi penjualan barang dagangan. Besarnya harga pokok penjualan ditentukan berdasarkan nilai pembelian bersih. Oleh karena itu pada akhir periode perusahaan tidak perlu melakukan pencatatan jurnal penyesuaian untuk akun persediaan barang dagang dan akun harga pokok penjualan.

   a.       Retur dan Potongan Pembelian

Menurut Jusup (2009:337) apabila barang dagangan yang dibeli dari pemasok rusak atau kondisinya tidak memuaskan, maka biasanya pembeli mengembalikan barang tersebut yang disebut retur pembelian dan utang kepada pemasok menjadi berkurang. Menurut Jusup (2009:337) potongan pembelian merupakan potongan yang diberikan oleh pihak supplier karena adanya retur pembelian.

   b.      Potongan Tunai Pembelian

Menurut Jusup (2009: 339) potongan tunai pembelian adalah potongan yang diterima karena pembeli membayar dalam waktu yang telah ditentukan dalam syarat pembelian. Apabila jangka waktu kredit yang diberikan cukup panjang, perusahaan biasanya menawarkan potongan tunai untuk merangsang agar pembeli mau membayar secepatnya.

   c.       Biaya Angkut Pembelian

Syarat-syarat penjualan harus menyebutkan kapan hak kepemilikan atas barang dagang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli. Hal ini menentukan pihak mana, penjual atau pembeli yang harus menanggung biaya transportasi (ongkos angkut).

Menurut Reeve (2008: 279) FOB (Free On Board) shipping point adalah pembeli menanggung biaya transportasi bila syarat pengiriman adalah FOB tempat pengiriman.

Menurut Reeve (2008: 279) FOB (Free On Board) destination point adalah penjual menanggung biaya transportasi bila syarat pengiriman adalah FOB tempat tujuan.  

   d.      Jurnal Pembelian

Jurnal pembelian (Purchased Journal) berfungsi untuk mencatat semua transaksi pembelian yang dilakukan secara tunai dan kredit. Berikut adalah contoh dari beberapa jurnal yang terjadi pada saat transaksi pembelian: Menurut Jusup (2009:337) contoh jurnal pembelian secara kredit maupun tunai dengan menggunakan metode periodic dan metode perpetual adalah sebagai berikut:

Nama   : Wiwi Kusmiarti

NPM    : 27211460

Kelas   : 2EB09

Tahun  : 2012