Minggu, 25 Maret 2012

Peta Ekonomi Indonesia

Peta Ekonomi Indonesia


1.Letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Menurut letak geografisnya Indonesia terletak diantara dua benua, yakni Asia dan Australia, dan diantara dua samudra, yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik.

Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau, dan sekitar 6000 diantaranya tidak berpenghuni tetap, atau menyebar sekitar khatulistiwa. Pulau terpadat penduduknya yaitu pulau Jawa, jumlahnya sekitar 65% populasi Indonesia. 5 pulau besar di Indonesia: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya.
Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi dan 130 diantaranya gunung berapi aktif. Sebagian dari gunung berapi terletak di dasar laut dan tidak terlihat dari permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan 2 rangkaian gunung berapi aktif (Ring of Fire). Terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia.
Ada 2 musim di Indonesia yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun, namun juga sangat bervariasi

Indonesia juga mempunyai sumber pertambangan yang sangat berharga, yaitu minyak gas alam, batu bara, timah, tembaga, dan lain-lain.

2. Mata pencaharian masyarakat Indonesia beragam karena letak geografis dan letak ketinggian itu berbeda. Ada yang bermatapencaharian di bidang pertanian, pertenakan, perkebunan dan perikanan. Dan yang hidup di kota berkerja di kantoran.
Perbedaan mata pencaharian antara di kota dengan di desa, dilihat dari lingkungan lahan di pedesaan sebagian besar digunakan untuk pertanian, sedangkan dikota sudah tidak ada lahan yang digunakan untuk penghijauan. Lahan-lahan di perkotaan banyak digunakan untuk pembangunan gedung-gedung bertingkat, perumahan elit, dan mall-mall besar. Hal ini, dikarenakan daerah perkotaan telah mengalami pengaruh globalisasi yang menyebabkan tingkat perekonomian di kota juga meningkat.

3. Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.
Tiga masalah pokok yang dihadapi Indonesia dalam sumber daya manusia sebagai berikut :
  1. Pertumbuhan yang cukup tinggi , ditandai dengan besarnya jumlah penduduk
  2. Penyebaran yang kurang merata
  3. Kurang seimbangnya struktur umur penduduk , yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk berusia muda serta mutu /kualitas penduduk yang relatif rendah
Berikut yang terkait dengan sumber daya manusia:
  • Laju pertumbuhan penduduk: Jumlah penduduk setiap saat dapat bertambah ataupun berkurang, dan bisa juga tetap. Faktor yang mempengaruhi bertambahnya jumlah penduduk yaitu: a. faktor alami (natural increase), yaitu kelahiran dan kematian: b. faktor sosial (social increase).
  • Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk tiap-tiap daerah atau negara sebagai berikut:
1. Faktor Fisiografis
2. Faktor Biologis
3. Faktor Kebudayaan dan Teknologi
  • Angkatan kerja
    Adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.
  • Sistem pendidikan

4. Investasi, yaitu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.








Strategi Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia

Strategi Dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia

    Pembangunan ekonomi memberikan perhatian yang luas terhadap keunikan karakteristik wilayah (ruang). Misalnya terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan/ infrastruktur dan kondisi kegiatan usaha dari masing-masing daerah di Indonesia (termasuk diantara faktor-faktor produksi yang dimiliki) yang merupakan acuan dasar bagi perumusan upaya pembangunan nasional.


    Strategi pembangunan yang dapat dipilih, yaitu:
1. strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dengan tujuan pokok untuk meningkatkan GNP
2. strategi pembangunan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dengan sasaran peningkatan kesempatan kerja yang produktif dan meningkatkan redistribusi pendapatan
3. strategi pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja
4. strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (The Basic Necessity Oriented)
Semua strategi pembangunan tersebut bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa, penciptaan lapangan kerja baru dengan upah yang sesuai dengan harapan tercapainya tingkat hidup minimal untuk semua rumah tangga sampai batas maksimal.
    
    Faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan yaitu:
1. berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, jika yang ingin dicapai adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi maka faktor yang mempengaruhi digunakannya strategi tersebut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah
2. akumulasi kapital yang rendah
3. tingkat pendapatan pada kapital yang rendah
4. masalah ekonomi yang berat ke sektor tradisional yang kurang berkembang

    Strategi yang diberlakukan pada dasarnya adalah strategi pertumbuhan yang didasarkan pada ke Indonesiaan.Yaitu tidak mungkin dicapai jka tingkat hyperinflasi tidak dikehendaki terlebih dahulu. Maka pemerintah Indonesia memberlakukan kebijaksanaan stabilitasi dan rehabilitasi.
Strategi yang diberlakukan:
1. Semakin meningkatnya ketentuan Pusat dan daerah untuk membiayai pembangunan di daerah yang sifatnya padat karya
2. Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perkreditan khususnya sejak diperkenalkannya KIK / KMK
3. Perhatian yang besar terhadap koperasi khususnya pada KUD.
 

Sementara itu sejak Repelita II, strategi pembangunan wilayah di Indonesia secara tegas ditekankan dengan dibaginya wilayah Indonesia menjadi 4 (empat) wilayah pembangunan, yaitu :

Wilayah Pembangunan I (WP I)
Wilayah Pembangunan II (WP II)
Wilayah Pembangunan III(WP III)
Wilayah Pembangunan VI (WP VI)

    Perencanaan pembangunan adalah upaya untuk mengantisipasi ketidak seimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif atau sebagai peran arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan.

Manfaat perencanaan pembangunan menurut  Bintoro Tjokromidjojo:
1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu persyaratan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan
2. Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui
3. memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik
4. dapat dilakukan penyusunan skala prioritas
5. akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi
 

Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yakni :
    Periode Orde Baru, dibagi dalam :
    • Periode 1945 – 1950
    • Periode 1951 – 1955
    • Periode 1956 – 1960
    • Periode 1961 – 1966

    Periode Setelah Orde Baru dibagi dalam :
    • Periode 1966 s/d periode stabilisasi dan rehabilitasi
    • Periode Repelita I : 1969/70 – 1973/74
    • Periode Repelita II : 1974/75 – 1978/79
    • Periode Repelita III : 1979/80 – 1983/84
    • Periode Repelita IV : 1984/85 – 1988/89
    • Periode Repelita V : 1989/90 – 1993/94





Sumber:

http://ikemurwanti.blogspot.com/2011/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html
http://tarymagetan.wordpress.com/2011/03/19/strategi-dan-perencanaan-pembangunan-indonesia-dimasa-yang-akan-datang/
http://ikasamsumantri.wordpress.com/2011/03/23/strategi-perencanaan-pembangunan-perekonomian-indonesia/
http://andamifardela.wordpress.com/2011/05/13/perkembangan-strategi-dan-perencanaan-pembangunan-ekonomi-indonesia/
http://khastuti.blogspot.com/2012/03/perkembangan-strategi-dan-perencanaan_23.html

Sabtu, 10 Maret 2012

1. Perkembangan Sistem Perekonomian Indonesia Dari Masa ke Masa

PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA DARI MASA KE MASA

                                  

            Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur tentang kehidupan ekonomi guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonom Indonesia, secaraumum adalah :

1.Faktor produksi

2.Faktor investasi

3. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran

4.Faktor kebijakan moneter dan inflasi

5.Faktor keuangan negara



Macam-macam Sistem Ekonomi

a.    Sistem ekonomi Liberal – kapitalis

Sistem yang memberikan kebebasan yang besar pada para pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individu, sumber daya ekonomi atau faktor produksi.

@ciri ekonomi liberal kapitalis:

-      Adanya perlakuan yang luas terhadap pengakuan pribadi

-      Praktek perekonomian diatur menurut mekanisme pasar

-      Praktek perekonomian digerakan oleh motif keuntungan

b.    Sistem ekonomi sosialis- komunistik

Sumber daya ekonomi atau faktor produksi dikuasai sebagai milik negara. Nrgara yang menganut sistem sosialis-ekonomis menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian.

c.    Sistem ekonomi campuran

Sistem ekonomi campuran diterapkan oleh negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Pada dasarnya sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi kerakyatandengan persaingan terkendali, agaknya merupakan sistem ekonomi yang palingcocok untuk mengelola perekonomian di Indonesia, namun demikian akhir-akhir ini sistem ekonomi Indonesia semakin condong ke ekonomi liberal dan kapitalishal ini ditandai dengan derasnya modal asing yang mauk ke Indonesia dan banyaknya BUMN dan BUMD yang telah diprivatisasi.



Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

1.  Sebelum kemerdekaan

Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi kedalam beberapa periode. Ada 4 negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu: Portugis, Belanda Inggris dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi kemudian Belanda dapat berkuasa di Indonesia selama 350 tahun, telah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga saat ini. Salah satu sistem yang dibuat oleh Belanda adalah VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) untuk menghindari persaingan dagang antara pedagang Belanda. Dengan adanya cengkraman kuat dari Belanda, dunia bisnis dan ekonomi Indonesia pun masih belum mengalami perkembangan yang berarti.

2.  Orde lama



#Masa pasca kemerdekaan (1945-1950)
Indonesia belum memiliki sistem perekonomian karena masih ada pengaruh Belanda yang

masih ingin berkuasa. Keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi, karena beredarnya mata uang lebih dari satu secara tidak terkendali.



*Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
a. Program Pinjaman Nasional, Mentri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP melakukan pinjaman ke negara lain pada bulan Juli 1946.

b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

c. Konferensi Ekonomi pada Februari 1946 dengan tujuan memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah – masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan.

d. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada 19 Januari 1947

e. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) pada tahun 1948 dengan cara mengalihkan individu bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

f. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik.

# Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Sistem politik dan sistem ekonomi Indonesia menggunakan prinsip – prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar,
 pada kenyataannya pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

*Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi saat itu, antara lain :
a. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai mata uang (sanering) untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

b. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan semangat berwirausaha para pengusaha pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing. Namun usaha ini gagal karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

c. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

d. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) , yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan kepada pengusaha pribumi.


e. Pembatalan sepihak atas hasil perjanjian KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha – pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan – perusahaan tersebut.

#Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (semuanya diatur oleh pemerintah). Diharapkan dapat membawa Indonesia pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial,
 politik ,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Tetapi, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Kebijakan – kebijakan tersebut antara lain :
a. Devaluasi : pada 25 Agustus 1959 pemerintah menurunkan nilai uang sebagai berikut : uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50,00; uang kertas pecahan Rp 1.000,00 menjadi Rp 100,00; dan semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000,00 dibekukan.

b. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang – barang naik 400%.

c. Devaluasi : pada 13 Desember 1965 pemerintah menjadikan uang senilai Rp 1.000,00 menjadi Rp 1,00 sehingga uang Rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang Rupiah lama, tetapi di masyarakat uang Rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan dalam berbagai tindakan moneter diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya, banyak proyek – proyek mercu suar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.



3.  Masa Orde Lama



 Pada masa ini, sistem ekonomi Indonesia ditujukan pada pembangunan dalam segala bidang namun    dalam kenyataannya perekonomian Indonesia malah semakin parah karena KKN.



4.  Masa Reformasi


 #Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie

Yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver – manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan – kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.


# Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari keterpurukan padahal ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, misalnya : masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah.

#Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri

Masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

#Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, yaitu menaikkan harga BBM. Hal ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan serta bidang – bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial kedua yaitu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti ribut saat mengantri yang bahkan berujung pada hilangnya nyawa seseorang.

Kebijakan lain yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.











http://www.scribd.com/dhe_handh/d/19623974-Sistem-Ekonomi-Indonesia