REVIEW 6 : EKSISTENSI KOPERASI WANITA DI INDONESIA

REVIEW 6 :

EKSISTENSI KOPERASI WANITA DI INDONESIA

Oleh :

AUZA DJAMIL HAKIM dan RIANA PANGGABEAN

Berisi :

METODE PENULISAN

            Tulisan ini merupakan ringkasan dari Kajian terhadap Koperasi Wanita pada Tahun 2006. Data yang digunakan bersumber dari hasil kajian tersebut yang menggunakan data sekunder dan data primer. Dampak kebehasilan kopwan di liput dari 7 responden yaitu : (1) Pengrajin Konveksi dan Bordir di Kabupaten Bukit Tinggi Prop Sumatera Barat, (2) BK3I di DKI Jakarta, (3) Kartini di Kab. Sleman DI Jogyakarta, (4) Setya Bhakti Surabaya Jawa Timur, (5) Dian Wanita Kab. Pasuruan Jawa Timur, (6) Anisa Propinsi NTB dan (7) Koperasi Wanita Panggayo Maju Maluku. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif

dan analisis kuantitatif dengan batuan software Microsoft Access dan Microsoft Excel. (Lexy, 1993).

EKSISTENSI KOPERASI WANITA

            Keberadaan Koperasi Wanita (kopwan) di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 menjelaskan bahwa (1) jumlah koperasi wanita di Indonesia per tanggal 26 Desember 2006 sebanyak 1517 berada di 315 Kabupaten/kodya. Jumlah koperasi terbanyak berada di Propinsi Jawa Timur yaitu 213 kopwan. Jumlah kopwan paling sedikit terdapat di Maluku Utara yaitu hanya 10 buah. Dari sisi jumlah kopwan di masing-masing propinsi menggambarkan adanya kesenjangan antara jumlah kopwan yang ada di Jawa dan luar Jawa. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah kopwan di Propinsi Jateng yaitu 96 kopwan dan Jabar 191 kopwan. Keadaan

ini diduga karena jumlah penduduk yang ada di Jawa lebih besar dibanding dengan propinsi-propinsi lain sehingga kebutuhan terhadap keberadaan kopwan juga jauh lebih tinggi di Jawa dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya.

Tabel 1. Keberadaan Koperasi Wanita di Indonesia

No	Peubah/Variabel	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	Jumlah Koperasi wanita	Orang	1517
2	Jumlah Anggota	Orang	220.740
3	Jumlah Manager (1)   Perempuan (2)   Laki-laki	Orang Orang	264 212 52
4	Jumlah Karyawan (1)   Perempuan (2)   Laki-laki	Orang Orang	2027 1774 253
5	Pelaksanaan RAT (1)   Sudah (2)   Belum (3)   Tak ada data	% % %	54 5 41
6	Umur Kopwan (1)   1-24 thn (2)   Terbanyak (3)   Sedang (4)   Sedikit	Thn Thn Thn Thn	100 8 24 14
7	Modal	Rp/juta	831.000
8	Volume Usaha Rata-Rata V Usaha Kopwan	Rp/triliun Rp/juta	1.410 1.856
9	Jumlah Kabupaten	Kab/kodya	315
10	Jenis Usaha (1)   Simpan Pinjam (2)   Serba Usaha (3)   Produksi (4)   Konsumsi (5)   Tak ada data	% % % % %	65 22 1 4 8
11	SHU	Rp/milyar	118

Sumber: Dinas Propinsi (diolah).

Data primer per 26 Desember 2006

Realitas tersebut dipengaruhi oleh faktor intensitas pembinaan dari lembaga yang berkompeten untuk mendorongan pembangunan koperasi di Jawa dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya. (1) jumlah anggota 220.740 orang, jadi ratarata jumlah anggota kopwan 145 orang. (2) Jumlah manajer wanita 212 orang dan jumlah manajer laki-laki 52 orang. Dibanding dengan jumlah kopwan maka kopwan yang memiliki manajer hanya 15 persen (%), koperasi yang 85% tidak memiliki manajer, langsung ditangani pengurus. (3) Jumlah karyawan sebanyak

2.027 terdiri dari karyawan perempuan sebanyak 1774 orang dan karyawan lakilaki sebanyak 253 orang. Dibanding dengan jumlah kopwan maka setiap kopwan memiliki karyawan rata-rata 1 sampai 2 orang (4) Jumlah modal kopwan sebesar Rp. 831 milyar.

(1)   Jumlah Anggota Kopwan di Indonesia

Total jumlah anggota kopwan di 31 Propinsi di Indonesia adalah:

220.740 orang. Rata-rata jumlah anggota per koperasi sebanyak 145 orang.

Rincian jumlah anggota kopwan dalam dilihat dalam Gambar 1. berikut ini:

Gambar 1. Jumlah Anggota Koperasi Wanita Indonesia

Jumlah anggota kopwan terbesar antara 40 – 160 orang yaitu kurang lebih sekitar 71%. Terdapat kecenderungan bahwa kopwan yang berjumlah anggota besar (lebih di atas 180 anggota kopwan) persentasenya kecil. Artinya jika skala kopwan ditentukan berdasarkan jumlah anggotanya maka jumlah kopwan dengan skala yang besar persentasenya kecil. Hal ini sesuai dengan keadaan lapangan bahwa jumlah anggota kopwan memang relative sedikit dibanding dengan koperasi biasa. Namun walaupun jumlahnya sedikit pelayanan koperasi konsisten dan berkelanjutan sehingga ukuran jumlah anggota yang besar bukan merupakan indikator keberhasilan koperasi yang memadai. Dengan kata lain jumlah kopwan yang berhasil menjadi besar (dari sisi jumlah anggotanya) di Indonesia kecil jumlahnya.

(2)   Jenis Usaha Kopwan di Indonesia

Hasil penelitian ini menunjukkan keragaman kopwan dilihat dari sisi jenis usaha yang digelutinya dijelaskan pada Gambar 2. berikut ini :

Gambar 2 : Koperasi Wanita menurut Jenis Usaha

Gambar 2. di atas menunjukkan bahwa dari total jumlah kopwan yang ada, jenis kegiatan kopwan yang terbanyak adalah jenis kegiatan simpan pinjam sebanyak 65% ( persen), usaha Serba Usaha (22%), Konsumsi (4%), Produksi (1%) dan 8% lainnya tidak memberikan data. Pengamatan lapang menunjukkan bahwa pada umumnya kopwan mengawali kegiatannya dengan unit simpan pinjam. Kemudian  mengembangkan usahanya ke serba usaha dengan berbagai kegiatan seperti; pengadaan berbagai kebutuhan pokok dalam waserda, usaha produksi (misalnya batik) dan kredit konsumsi (kredit yang lebih khusus untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak sekolah,sakit), kegiatan jasa (pendidikan; pendirian TK/Taman Kanak-kanak). Kecenderungan jenis usaha tersebut menunjukkan tidak saja jenis usaha simpan pinjam secara ekonomi menguntungkan tetapi juga sekaligus menggambarkan kebutuhan riil dari sebagian besar perempuan anggota koperasi. Niat pemerintah untuk mengembangkan dan memperkuat kopwan melalui usaha simpan pinjam sangat tepat dalam rangka mengerakkan ekonomi di tingkat paling bawah. Namun niat itu harus betul-betul diwujudkan dan mengikuti perkembangan kopwan. Karena keberhasilan tidak boleh mendadak jika kopwan selama ini tumbuh secara alami dan tahan terpaan krisis. Pemerintah juga harus mengikuti dengan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan yang lebih berakar dan kuat.

(3)   Penyelenggaraan RAT Kopwan di Indonesia

Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam penelitian ini merupakan salah satu indikator status aktif tidaknya koperasi wanita. Temuan menunjukkan bahwa hanya 54% kopwan melaksanakan RAT secara teratur, 5% belum dan sebanyak 41% tidak diketahui apakah kopwan bersangkutan melaksanakan atau tidak :

Gambar 3: Persentasi Jumlah Kopwan Melaksanakan RAT

Penyebab masih banyaknya kopwan belum melaksanakan RAT, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kopwan belum mampu melaksanakan RAT karena skala usahanya masih kecil. Sebagaimana diketahui penyelenggaraan RAT membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun sebagian kopwan juga kurang disiplin untuk mentaati aturan RAT tersebut. Disatu sisi RAT merupakan petunjuk berjalannya roda oganisasi itulah sebabnya indikator ini menjadi status keaktifan koperasi sebagaimana halnya koperasi lain. Disisi lain masih banyak kopwan yan belum melakukan RAT. Bagi yang belum melaksankan RAT perlu di ketahui dan dibina agar melakukan RAT.

(4)   Modal Kopwan di Indonesia

Secara umum, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal luar. Berdasarkan hasil pendataan ini memperlihatkan bahwa total modal kopwan di 31 propinsi berjumlah Rp. 831 milyar (modal sendiri dan modal luar). Jumlah tersebut terdiri dari total modal sendiri berjumlah Rp. 426.056.204.000 atau (51,24%). Dan total modal luar berjumlah Rp. 405.507.288.000 atau sebesar (48,76%). (Lihat Gambar 4 dan Gambar 5) Struktur permodalan kopwan yang ada saat ini menunjukkan kondisi yang cukup baik karena perbandingan modal sendiri masih relative lebih besar dibandingkan dengan modal luar, meskipun persentase perbedaannya kecil Hal ini menunjukkan dalam pengelolaan modal kopwan cukup baik karena perempuan memiliki unsur kehati-hatian.

Gambar 4. Persentasi Modal

Informasi lain yang dapat menjelaskan jumlah modal yang saat ini dimiliki kopwan ternyata relatif kecil dan perputaran sangat lambat. Mengapa demikian? Hasil pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa variasi simpanan pokok dan simpanan wajib pada kopwan jumlahnya rendah. Dari hasil penelitian kualitatif ditemukan bahwa variasi simpanan pokok kopwan secara rata-rata rendah berkisar Rp. 1.000 - Rp. 20.000. Pada kopwan yang besar seperti di Jawa Timur, DKI dan Ambon Maluku ada yang jumlah simpanan pokoknya relative besar berkisar antara Rp.500.000 – Rp. 1 juta. untuk posisi modal luar terbesar dimiliki oleh Koperasi Teratai, yang terletak di Proponsi Sulawesi Selatan yang berjumlah Rp. 4,460 milyar. Sedangkan jumlah modal luar terkecil dimiliki oleh Koperasi Mawar, Bondowoso (Jatim) yaitu sebesar Rp. 192.000. Pada umumnya sumber modal luar diperoleh dari bank, dana bergulir (bantuan pemerintah) diantaranya dari program agribisnis dan dana subsidi BBM.

Gambar 5. Kepemilikan Modal Luar

(5)   Volume Usaha Kopwan di Indonesia

Total volume usaha seluruh kopwan di 31 propinsi sebesar Rp. 1.401 trilyun. Volume usaha rata-rata per koperasi Rp. 1,856 juta. Gambar 6 di atas menunjukkan bahwa persentase tertinggi (kurang lebih 21%) adalah kopwan dengan besaran volume usaha Rp. 20 juta, Rp 40 juta (sekitar 14%) dan volume usaha lebih dari Rp. 560 jutaan sebesar (12%). Sementara persentase volume usaha kopwan lainnya sangat variatif berkisar antara Rp. 60 jutaan – Rp. 560 jutaan. Dengan gambaran besaran volume usaha yang dimiliki kopwan tersebut maka kopwan sebagian besar dapat digolongkan adalah pengusaha mikro. Hasil penelitian dilapangan memperlihatkan bahwa volume usaha terbesar ada di Kopwan Kartika Chandra – Jatim sebesar Rp. 110 milyar. Sementara volume usaha terkecil dimiliki oleh Kopwan Mawar – Jabar, sebesar Rp. 208.000.

Gambar 6. Persentasi Volume Usaha

Kopwan dengan volume usaha terkecil ada pada kopwan beranggotakan 25 orang dengan usia koperasi 7,7 tahun. Data tersebut sekaligus menujukkan bahwa masih terdapat kelemahan yang mendasar yang dimiliki kopwan dalam pengelolaan usaha sehingga dengan jumlah umur yang relative tidak muda namun volume usaha yang dimilikinya masih sangat kecil.

(6)   Sisa Hasil Usaha (SHU) Kopwan di Indonesia

Salah satu indikator keberhasilan dari sebuah koperasi dapat dilihat dari besaran SHU nya. Besaran SHU tidak saja menunjukkan aktivitas koperasi, partisipasi dan kontribusi anggota koperasi terhadap kegiatan koperasi tetapi juga keuntungan koperasi yang dapat dibagikan dan dinikmati anggota kopwan. Total SHU kopwan yang ada di 31 propinsi sebesar Rp. 118 milyar dengan rata-rata SHU per koperasi sebesar Rp.172 juta atau kira-kira 11 persen. Perincian besarnya SHU kopwan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 7. berikut ini:

Gambar 7. Persentasi Jumlah SHU

Berdasarkan Gambar 7 di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar kopwan (33%) memiliki SHU sebanyak Rp 2 juta, 15% memiliki SHU sebesar Rp. 4 juta, 6% Rp. 11 juta. Sisanya terpencar dan bervariasi antara Rp. 8 juta sampai dengan Rp. 56 juta. Jika dilihat prosentase terbesar SHU kopwan yang hanya berkisar antara Rp 2-6 juta menunjukkan bahwa nilai SHU kopwan masih sangat kecil. Artinya bahwa nilai balik yang dapat dinikmati oleh anggota kopwan juga relative masih rendah.

(7)   Umur Kopwan di Indonesia

Umur kopwan yang ada di Indonesia berada pada 1 sampai 24 tahun seperti. Pada pada Gambar 8. berikut ini:

Gambar 8. Persentasi Umur Koperasi Wanita

Gambar 8 di atas memperlihatkan bahwa usia kopwan merupakan indikator keberadaan kopwan di Indonesia. Diluar informasi ini dalam studi kasus ditemukan ada kopwan yang sudah berusia diatas 40 tahun yaitu Kopwan K3W terletak di Kemayoran DKI Jakarta. Koperasi tersebut eksis sampai dengan sekarang walaupun telah dipimpin oleh beberapa generasi wanita. Mereka eksis terhadap guncangan politik pada Tahun 1965. Jumlah kopwan yang berusia 24 tahun sebanyak 9% Diantara rentang usia itu jumlah kopwan terbanyak berusia 8 tahun dan jumlah kopwan berusia terkecil terdapat pada usia 14 tahun. Jika rentang umur ini dikelompokkan maka sebagian besar kopwan yang ada sekarang berusia antara 1 sampai 12 tahun. dan antara umur 13 sampai 24 tahun jumlah kopwan relative kecil.

(8)   Jumlah Manager Kopwan di Indonesia

Keberadaan manager pada kopwan. menunjukkan bahwa 70 persen lebih kopwan tidak memiliki manager, sementara 23,95% memiliki 1 (satu) orang manajer dan 1,9% memiliki 2 orang manajer. Dengan kata lain hanya 334 kopwan dari total kopwan yang berjumlah 1.517 unit yang memiliki manajer. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa manajemen kopwan saat ini umumnya dijalankan oleh pengurus baik secara full time maupun part time. Manajemen kopwan saat ini dijalankan melalui jam kerja pengurus dan sebagian anggota (khususnya ketua kelompok pada koperasi yang mengembangkan strategi kelompok) Sejauh ini dengan mekanisme yang dikembangkan manajemen koperasi (khususnya pada kopwan yang dijadikan studi kasus) dapat berjalan dengan baik.

(9)   Jumlah Karyawan Kopwan di Indonesia

Jumlah karyawan perempuan dan laki-laki yang terserap di kopwan secara detail dapat dilihat di Gambar 10. Berdasarkan Gambar 10, menunjukkan beberapa temuan yang menarik. Pertama, jumlah total tenaga kerja/karyawan yang bekerja di kopwan sebanyak 1.760 orang. Artinya kopwan memiliki peranan tidak saja memberikan keuntungan kepada anggotanya tetapi juga dalam hal penyerapan tenaga kerja. Kedua, meskipun statusnya sebagai kopwan, namun tenaga kerja/karyawan yang bekerja di kopwan juga menyerap  tenaga kerja/karyawan laki-laki. Perbandingan jumlah karyawan perempuan sebesar 1.576 karyawan atau (89,5 %), sementara jumlah total karyawan laki-laki yaitu 184 orang atau sebesar 10%. Dukungan dari studi kualitiatif menunjukkan bahwa pada umumnya tenaga kerja/karyawan laki-laki dipekerjakan sebagai petugas lapangan atau debt collector. Sementara tenaga kerja /karyawan perempuan sebagian besar bekerja di bagian administrasi pembukuan atau keuangan.

Gambar 10. Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelaminr

Hasil penelitian kualitatif juga menujukkan bahwa selain menyerap tenaga kerja/karyawan tetap, kopwan juga mempekerjakan petugas/karyawan tidak tetap. Mereka biasanya difungsikan sebagai petugas lapangan part time/pendamping. Pada beberapa koperasi tenaga kerja/karyawan tidak tetap memperoleh uang transport pada saat melakukan kunjungan ke per kelompok (Rp. 40.000,00-Rp. 75.000,00) per kali datang/kelompok.

(10)                       Gambaran Tentang Keuangan Kopwan di Indonesia

Secara kuantitatif, penelitian ini juga berusaha untuk mengolah data yang berkaitan dengan keuangan koperasi yang terdiri dari rentabilitas, solvabilitas dan likuiditas.Data tersebut merupakan hasil dari cross beberapa variable. Sayangnya dari yang terkumpul, hanya data mengenai rentabilitas yang dapat dikeluarkan. Data yang dihasilkanpun nampaknya tidak dapat menggambarkan kondisi riil yang sebenarnya karena kondisi beberapa data yang tidak baik. Ada banyak kekosongan data (yang tidak diisi oleh koperasi maupun dinas koperasi di tingkat Propinsi dan Kabupaten) yang tidak memungkinkannya data mengenai solvabilitas dan likuiditas untuk dapat ditampilkan.

(11)                       Dampak Koperasi Wanita Terhadap Anggota dan Lingkungan

Untuk menguatkan keberadaan Koperasi wanita di Indonesia dibawah ini ada 7 unit Kopwan yang diwawancara langsung untuk mengetahui sejauhmana dampak kopwan terhadap anggota dan lingkungannya di jelaskan sebagai berikut:

(a) Kopinkra Sulaman Bukit Tinggi

Sejak koperasi ini menangani usaha simpan pinjam, dampak usaha simpan pinjam bagi anggota sangat nyata antara lain (1) anggota dapat mengembangkan usaha melalui modal yang diterima dari koperasi, (2) anggota dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai ke Perguruan Tinggi bahkan sekarang ada beberapa keluarga yang anaknya telah lulus dan mereka sudah bekerja, (3) pengusaha berkembang dari usaha keliling menjadi pengusaha yang mempunyai toko bahkan ada yang sudah kerjasama dengan pasar Tanah Abang di Jakarta.

(b) Koperasi Kartini

Koperasi Kartini sangat bermanfaat bagi anggota, jika selama ini anggota meminjam dari pelepas uang setelah ada koperasi mereka dilayani oleh koperasi, selama Koperasi Kartini eksis boleh dikatakan koperasi ini berperan sebagai Bank di wilayahnya. Selain melayani kebutuhan modal bagi anggota Kopwan juga berperan sebagai penyuluh usaha bagi anggota. Sebelum ada koperasi, wilayah ini dikenal sebagai basis penduduk miskin namun dengan keberadaan kopwan wajah kemiskinan sudah mulai terhapus. Dampak lain yang dirasakan masyarakat antara lain jika ada hari besar Kopwan tampil sebagai sponsor mengadakan perlombaan dan kegiatan-kegiatan sosial didaerah ini.

(c) Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu (K3I)

Koperasi wanita ini telah memberikan dampak posistif bagi anggota. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan modal, volume usaha juga berdampak posistif bagi sumber daya manusia: baik pengurus, karyawan maupun anggotanya. Selain itu koperasi wanita ini juga berdampak sebagai wadah pembelajaran dan lahirnya pemimpin non formal dari koperasi ini.

(d) Koperasi Wanita Setia Bhakti Surabaya

Dampak kopwan terhadap lingkungan antara lain : (1) Kopwan telah berhasil memenuhi kebutuhan sosial anggotanya maupun untuk sumbangan temporer sebagai bentuk kepedulian bagi sesama. Upaya ini dilakukan melalui penyisihan 3% dari SHU sedangkan (2) Kepedulian sosial terhadap masyarakat miskin, pendidikan anak-anak anggota diupayakan melalui beasiswa di tingkat SD hingga SMU, disisihkan melalui SHU sebesar 2,5%. (3) Dampak kopwan secara eksternal sudah sangat meluas yaitu kopwan telah berhasil menjadi wadah belajar bagi koperasi lainnya yang berusaha dalam usaha simpan pinjam, menumbuhkan koperasi lain dan pengusaha baru sebanyak 338 unit. Untuk penumbuhan koperasi, contoh tumbuhnya koperasi wanita Panggayo Maju di Ambon.

(e) Koperasi Dian Wanita Pasuruan

Dampak kopwan sudah dirasakan anggota diwilayah kerjanya (kecamatan Prigen dan Pandaan) melalui usaha simpan pinjam, pertokoan, katering dan usaha persewaan. Simpan pinjam telah berperan memenuhi kebutuhan anggota dalam pendidikan kesehatan dan menambah unit usaha katering dan persewaan. Dengan bertambahnya dua unit usaha ini maka kopwan telah mampu menambah jumlah tenaga kerja pada koperasi. Kekhususan kopwan ini adalah dalam melayani anggota dan masyarakat setempat karena lokasinya di permukiman.

(f) Koperasi Anisa Nusa Tenggara Barat

Dampak kopwan terhadap anggota antara lain dalam memenuhi permodalan, sosial dan pendidikan Selain berusaha, kegiatan koperasi yang berkaitan dengan lingkungan sekitar adalah perhatian dan memberikan bantuan kepada sesama yang miskin dalam arti luas termasuk ketertindasan dalam hal biologis dan sosial. Upaya yang dilakukan antara lain : pendidikan, konsultasi, pendampingan dan memberikan advokasi. Selain itu masalah yang ditangani koperasi ini cukup besar terhadap ketidak adilan gender, kesehatan, reproduksi, busung lapar, penyakit menular dan sanitasi

(g) Koperasi Wanita Panggayo Maju Ambon

Selama satu tahun kopwan berjalan dampak yang dirasakan adalah dampak internal dan dampak eksternal. Dampak internal yang dirasakan adalah para pengurus dan manajer/karyawan dari tidak mendapat honorarium sekarang menerima penghasilan yang tetap. Bagi anggota dampak nyata dari koperasi adalah memenuhi kebutuhan permodalan. Sedangkan dampak eksternal yang sangat dirasakan adalah tumbuhnya pengusaha baru dari anggota kopwan.

Nama         : Wiwi Kusmiarti

NPM          : 27211460

Kelas         : 2EB09

Tahun        : 2012

REVIEW 5 : EKSISTENSI KOPERASI WANITA DI INDONESIA

REVIEW 5 :

EKSISTENSI KOPERASI WANITA DI INDONESIA

Oleh :

AUZA DJAMIL HAKIM dan RIANA PANGGABEAN

Berisi :

MENGAPA KOPERASI WANITA

            Keberadaan dan keberhasilan koperasi tidak dapat dilepaskan dari konsep kepercayaan (trust) dari anggota kepada Pengurus dan sebaliknya. Dalam hal ini ada prinsip hubungan timbal balik dalam arti materi atau inmateri, juga menunjuk pada hubungan pertukaran yang sebetulnya terbentang mulai dari yang paling tidak jelas pengukurannya sampai dengan jelas pengukurannya, mulai dari yang langsung sampai ke yang tidak langsung (Lawang R, 2006). Dalam hal ini kepercayaan antara koperasi dengan anggotanya terbangun jika kedua belah pihak saling memenuhi ekspektasi dari keduanya. Anggota akan percaya terhadap koperasi jika koperasi mampu memenuhi ekspektasi kebutuhan anggotanya melalui mekanisme yang memenuhi prinsip-prinsip perkoperasian yang menjadi kesepakatan. Dengan kata lain bahwa koperasi akan dipercaya oleh anggotanya jika harapan-harapan anggotanya dapat dipenuhi tanpa membedakan apapun, termasuk perbedaan jenis kelamin. Sebaliknya koperasi ada, bertahan dan berkembang jika anggotanya memenuhi kewajiban-kewajibannya. Keberadaan kopwan digambarkan dengan kemajuan yang telah dicapai oleh dua kopwan yang ada di Pulau Jawa yaitu (1) Koperasi Setia Bhakti Wanita (KSBW) di Surabaya. Faktor yang keberhasilannya diantaranya ditentukan oleh sistem tanggung renteng dalam pengelolaan dana bergulir. Keberhasilan yang dicapai tersebut telah mendorong, Kementerian Negara Koperasi dan UKM

mereplikasikan sistem tanggung renteng kepada 30 kelompok di 30 propinsi di Indonesia dengan menyediakan dana bergulir sebesar Rp. 225 juta atau Rp. 7,5 juta per kelompok. (2) Kopwan Kartika Chandra Pandaan (KCP) yang dinilai sehat dari segi pengelolaan dan besarnya omset. Indikator keberhasilannya dapat dilihat melalui kepemilikan supermarket, kenaikan simpan pinjam, kepemilikan pertokoan, persewaan dan sebagainya yang dicapai antara tahun 2003- 2004 lalu. Dari konteks kasus ini diketahui bahwa wanita memiliki keunggulan khususnya dalam pengelolaan koperasi. Keunggulan tersebut mewujud dalam keuletan, kejujuran dan ketelitian dalam menangani berbagai dinamika persoalan kopwan. Dalam tulisan ini kasus keberhasilan yang dijelaskan adalah bagaimana dampak koperasi wanita terhadap lingkungan dan anggota koperasi. Melalui dampak keberhasilan mereka diharapkan dapat dipetik pembelajaran yang telah dicapai kopwan. Pembelajaran berguna untuk pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dan pihak-pihak lain yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam mendorong perkembangan kopwan di masa mendatang. Dalam konteks kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, peranan wanita menjadi sangat penting.karena koperasi dapat menjadi salah satu wadah yang sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, disamping kegiatan koperasi juga dapat dijadikan sebagai media aktualisasi diri wanita. Wanita dan koperasi memiliki kaitan yang penting karenanya perlu ditingkatkan peranannya secara terus menerus dengan beberapa alasan yaitu: (1) wanita merupakan aktor yang penting dalam kaitan dengan program pengentasan

kemiskinan, (2) wanita merupakan aktor penting dan terlibat langsung dalam kaitan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, dan (3) wanita sebagai individu membutuhkan media dalam kaitan dengan aktualisasi diri agar dapat berperan lebih besar dari sekedar sebagai ibu rumah tangga. Permasalahan umum koperasi pada dasarnya relatif sama dengan permasalahan koperasi lainnya,yang menarik adalah apakah kaum wanita (sebagai kategori sosial) mempunyai kekuatan atau potensi tertentu sehingga koperasi yang dikelola wanita dapat berjalan lebih baik atau tidak. Dalam tulisan ini, untuk melihat keberadaan koperasi wanita secara nasional melalui sejumlah peubah meliputi:

(1) Jumlah Koperasi Wanita, 

(2) Jumlah Anggota Koperasi Wanita, 

(3) Jenis Usaha Koperasi Wanita, 

(4) Pelaksanaan RAT, 

(5) Modal Koperasi Wanita, 

(6) Volume Usaha 

(7) Sisa Hasil Usaha (SHU), 

(8) Umur koperasi Wanita, 

(9)Jumlah Manajer, 

(10) Jumlah karyawan 

(11) Keuangan/ Solvabilitas. Sedangkan keberhasilan dilihat dari dampak kopwan terhadap anggota dan lingkungannya melalui studi kasus di 7 kopwan.

Nama         : Wiwi Kusmiarti

NPM          : 27211460

Kelas         : 2EB09

Tahun        : 2012

Review 4 : Eksistensi Koperasi Wanita Di Indonesia

REVIEW 4 :

EKSISTENSI KOPERASI WANITA DI INDONESIA

Oleh :

AUZA DJAMIL HAKIM dan RIANA PANGGABEAN

Berisi :

ABSTRAK

Eksistensi koperasi wanita di Indonesia cukup signifikan walaupun tidak banyak Koperasi wanita yang besar, tetapi Koperasi wanita mampu membantu Pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah nasional seperti, mengurangi pengangguran, perbaikan kesehatan, peningkatan pendidikan dan mengatasi masalah gender. Koperasi adalah wadah bagi wanita untuk perbaikan ekonomi keluarga, aktualisasi diri bagi kaum wanita. Wanita tidak lagi hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi koperasi telah membuktikan keunggulannya memberdayakan wanita sebagai pioner dalam membantu usaha mikro di wilayahnya. Oleh sebab itu Koperasi wanita perlu ditumbuhkan dan didorong perkembangnnya.

Kata kunci: Koperasi wanita eksis sebagai wadah perbaikan ekonomi keluarga,

masayarakat disekitar dan membantu pemerintah mengatsi masalah besar.

PENDAHULUAN

            Dalam sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia, koperasi memiliki peranan yang cukup berarti. Dari beberapa hasil studi kasus tentang koperasi memperlihatkan bahwa keberadaan koperasi tidak saja menguntungkan pada anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk komunitas dimana koperasi tersebut berada. Keberadaan dan perkembangan koperasi khususnya koperasi yang dikelola wanita di Indonesia cukup menarik perhatian pemerintah maupun para pembina karena koperasi-koperasi tersebut menunjukkan perkembangan kinerja yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi organisasi maupun usaha. Koperasi wanita yang berkembang dan konsisten dalam menjalankan prinsip dan nilai-nilai koperasi. Koperasi wanita pada umumnya memiliki kegiatan yang diorietasikan kepada pemenuhan kebutuhan dan pemecahan persoalan wanita baik yang bersifat konsumtif, produktif maupun kesehatan reproduksi. Keberadaan kopwan sangat menarik untuk dikaji karena terdapat beberapa kopwan yang cukup berkembang seperti Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita di Surabaya secara kuantitas dan kualitas terjadi peningkatan jumlah anggota, volume usaha dan peningkatan SHU. Sebagian besar koperasi wanita cukup berkualitas walupun jumlah anggota ,volume usaha dan SHU tidak besar tetapi mereka secar konsisten dan memberikan dampak positif untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. seperti : koperasi wanita yang berusaha dibidang Simpan Pinjam di D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Keberhasilan pengelolaan unit simpan pinjam tersebut tidak saja menguntungkan kopwan yang bersangkutan, tetapi juga anggota kopwan dan juga keluarga dan komunitas dimana kopwan tersebut berdiri. Karenanya, secara lebih khusus peranan wanita dalam koperasi perlu didorong dengan beberapa alas an berkaitan dengan: (1) peranan wanita dalam peningkatan kesejahteraan diri dan keluarganya. Dengan kata lain terdapat peranan yang besar wanita dalam pengentasan kemiskinan (2). Kebutuhan wanita untuk memberdayakan diri (aktualisasi diri) agar dapat berperan lebih besar di luar posisinya sebagai ibu rumah tangga (kesimpulan dari panel diskusi tanggal 4 April 2006 yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK). Dalam kaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan peranan wanita dalam koperasi, Pemerintah khususnya Kementerian Negara Koperasi dan UKM sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang telah melaksanakan berbagai program. Salah satunya adalah Program Peningkatan Peran Perempuan melalui Koperasi dan UKM. Program lainnya adalah pada tahun 2004/2005 pemerintah telah melaksanakan

 Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang Responsif Gender melalui perguliran dana perkuatan modal usaha kepada kelompok usaha mikro dan kecil khususnya wanita yang memiliki usaha produktif seperti KSP/USP dengan pola tanggung renteng. Program tersebut dijalankan secara meluas mencakup 30 propinsi yaitu NAD, Sumut, Riau, Jambi, Sumbar, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Jateng, D.I.Yogyakarta, Jatim, Bali, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Kalbar, NTB, NIT, Sulsel, Sulteng. Sultra, Gorontalo, Sulut, Maluku, dan Maluku Utara. Berdasar pada alasan-alasan di atas dan kaitan dengan implementasi program-program pemerintah seperti juga disebutkan di atas, maka tulisan ini menjelaskan eksistensi koperasi wanita secara nasional dan bagaimana cara mereka mengelola organisasi,usaha dan dampaknya terhadap lingkungan.

Nama         : Wiwi Kusmiarti

NPM          : 27211460

Kelas         : 2EB09

Tahun        : 2012

Review 3 : Pendayagunaan Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Kediri

REVIEW 3 :

PENDAYAGUNAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA KEDIRI

Oleh :

GUTOMO

Jurnal Ilmu Hukum, MIZAN, Volume 1, Nomor 1,Juni 2012

Berisi :

                                                                  KESIMPULAN             

1.      Koperasi simpan pinjam di Kota Kediri belum berdayaguna dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, disebabkan oleh faktor; manajemen koperasi sendiri dimana pengurus (kapitalis) menentukan kebijakan koperasi, pemerintah melindungi kapitalis dengan prinsip untung rugi, anggota masyarakat kota Kediri kurang belajar hukum koperasi, factor yang mempengaruhi efektivitas hokum antara lain: pertama, dari hukum itu sendiri, tidak ada sinkronisasi hukum dan rendahnya komunikasi; kedua, Pejabat Hukum, kultur politik dan budaya hukum yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dekopinda dan Notaris hanya berorientasi pada program, sehingga berpengaruh terhadap kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat koperasi; ketiga, fasilitas yang mendukung, terkait dengan akses modal dan pajak di sector Koperasi;  keempat, masyarakat yang terkena peraturan.

2.      Pendayagunaan Koperasi Simpan Pinjam dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Kota Kediri bisa terlaksana apabila pelaksanaan koperasi sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor : 96/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi,  Peraturan Pemerintah No.9Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi,dan juga Peraturan Menteri Nomor: 19/per/m.kukm/xi/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, jika peraturan tersebut di atas dijalankan maka akan tercipta koperasi yang berdaya guna bagi anggotanya dan juga bisa membangun ekonomi kerakyatan di kota Kediri.

           

Nama   : Wiwi Kusmiarti

NPM    : 27211460

Kelas   : 2EB09

Tahun  : 2012

Review 2 : Pendayagunaan Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Kediri

REVIEW 2 :

PENDAYAGUNAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA KEDIRI

Oleh :

GUTOMO

Jurnal Ilmu Hukum, MIZAN, Volume 1, Nomor 1,Juni 2012

Berisi :

PENDAYAGUNAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA KEDIRI

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEMAJUAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DIKOTA  KEDIRI

            Tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi dimata masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yaitu: kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, stuktur kekuasaan) yang unik dan khas jika dibandingkan dengan badan usaha yang lain, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik-praktik koperasi yang baik (bestpractices) yang telah menimbulkan berbagai permasalahan mendasaryang menjadi kendala bagi kemajuan koperasi dalam mensejahterakan anggotanya.

            Adapun faktor-faktor penyebab mengapa koperasi simpan pinjam belum memajukan kesejahteraan anggotanya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di kota Kediri, dapat penulis jelaskan hasil wawancara dengan 10 koperasi simpan pinjam di Kota Kediri (pengurus, pengelola, anggota  dan calon anggota) dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Kediri, yang dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tentang Perkoperasian serta pendapat atau pandangan ahli hukum.

            Analisa hasil wawancara langsung dengan pengurus, pengelola, anggota, calon anggota dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Kediri :

1.      Pengurus koperasi simpan pinjam di Kota Kediri sudah memahami perundang-undangan yang ada, akan tetapi memanfaatkan kelemahan perundang-undanganyang ada untuk kepentingan pribadi pengurus

2.       Pengurus yang mempunyai modal besar yang ditanam di koperasi simpan pinjam merupakan penentu kebijakan dalam usaha koperasi simpan pinjam. Baik dalam manajemen kelembagaan, manajemen usaha (penghimpunan dana dan penyaluran dana) maupun manajemen keuangan.

3.      Peran pemerintah lewat Dinas Koperasi dan Usaha Menengah dan Kecil Kota Kediri tidak bisa berbuat banyak menghadapi perilaku pengurus kopersai simpan pinjam yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini terbukti dalam pengawasanhanya memberikan himbauan- himbauan saja tanpa ada tindakan yang tegas berupa sanksi.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

            Menurut Soerjono Soekamto agar hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi (berdayaguna) ada beberapa factor yang bisa dijadikan identifikasi, antara lain:

1.      Dikembalikan pada hukum itu sendiri,  Karena hukum atau substansi hukumnya belum bisa memberikan asas kemanfaatan atau kurang efesien dikarenakan adanya pertentangan aturan satu dengan yang lainnya, sedangkan menurut Lawrence M,friedmen bahwa hukum bisa berfungsi jika tiga sebab terpenuhi salah satunya adalah substansi hukumnya atau isi peraturannya bertentangan tidak dengan konstitusi kita.

2.      Para petugas yang menegakkan, Perda No 4 tahun 2009 yang berisi amanat tentang Pemberdayaan Masyarakat Koperasi dan UMKM, Peraturan Daerah tentang pemberian bantuan permodalan untuk memperkuat pendanaan yang dibutuhkan masyarakat koperasi dan UMKM dalam mengembangkan usahanya telah pula ditetapkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai pedoman dan arah pembangunan bangsa menyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Inilah amanat perjuangan bangsa yang senantiasa harus dihayati dan menjadi cerminan perilaku kita sebagai bangsa dalam mewujudkan tatanan kehidupan perekonomian kita. Kenyataan yang ada di koperasi simpan pinjam Kota Kediri, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM hanya bersifat menghimbau. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Satria dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Kediri pada wawancara dengan penulis bahwa masih sangat perlu diadakan sosialisasi tentang Undang-Undang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah kepada pengawas dan pengelola KSP di Kota Kediri. Sedangkan menurut Ibu Endang sudah seringkali diingatkan para pengelola koperasi di Kota Kediri agar melaksanakan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 62 menyatakan dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, pemerintah:

a.       membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;

b.      mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian.

3.      Fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum, tersedianya fasilitas-fasilitas yang   mendukung bekerjanya hukum merupakan sarana (modal) untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh hukum yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks hukum ekonomi “fasilitas-fasilitas” yang dapat disediakan oleh hukum antara lain : fasilitas untuk mewujudkan suasana tentram dalam berusaha seperti tempat yang aman; fasilitas memberi kemudahan.misalnya kemudahan dalam akses  kredit serta; fasilitas dalam mewujudkan hubungan kemitraan dan lain-lain.

4.       Warga masyarakat yang terkena peraturan, Pengertian masyarakat mempunyai ruang lingkup yang luas menyangkut semua segi pergaulan hidup manusia. Kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini merupakan titik sentralnya. Menurut teorinya ada tidaknya kesediaan seseorang untuk mentaati atau tidak mentaati hukum ditentukan oleh kesadarannya, yaitu apa yang di dalam kepustakaan sosiologi hukum disebut kesadaran hukum. Daniel S Lev   menegaskan bahwa, ada dua pola pentaatan orang terhadap hukum, yaitu orientasi hukum dan orientasi pelaksanaan. Orientasi hukum terjadi ketika orang mentaati hukum semata-mata karena hukum itu adalah peraturan yang memang seharusnya ditaati. Sedangkan oreintasi pelaksanaan terjadi ketika, orang taat hukum karena yang dilihat atau di perhatikan adalah pejabat yang melaksanakan hukum.

a.       Faktor Nilai

Nilai yang hidup dalam suatu masyarakat merupakan factor penentu bagi   tumbuh nya kesadaran orang perorang dalam hal berbuat atau tidak berbuat, patuh atau tidak patuh terhadap semua peraturan yang berlaku.

b.      Unsur Politik.

Koperasi simpan pinjam hanya dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan politis kepentingan pengurus. Budaya hukum yang menentukan sikap, ide, nilai-nilai seseorang terhadap hukum di masyarakat. Oleh karena itu perwujudan tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung di dalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Budaya hukum merupakan salah satu elemen dari system hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman, di mana sistem hukum itu terdiri dari subtansi, struktur dan budaya hukum.Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan,  jadi menyangkut struktur institusi-institusi penegakan hukum yang dalam konteks ini adalah Pejabat Dinas koperasi dan usaha kecil menengah, Pejabat Dekopinda dan para Notaris di Kota Kediri. Subtansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum tersebut. Substansi hukum dalam penelitian ini adalah isi peraturan perundangan perkoperasian yang di buat sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat koperasi, living law. Misalnya, demokrasi ekonomi yang berasas kekeluargaan, prinsip solidaritas dan lain-lain. Sedangkan kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan system hukum yang meliputi nilai, pandangan serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Oleh karena itu, tanpa kultur hukum, system hukum tidak akan berdaya guna.

5.      Dari Segi Anggota Koperasi

Adapun faktor-faktor dari anggota koperasi antara lain:

a.       Adanya anggota koperasi yang kurang memahami makna dari perkoperasian. Masih adanya anggota koperasi yang kurang memahami terhadap koperasi, yang mana koperasi memiliki stuktur kelembagaan baik stuktur organisasi atau struktur kekuasaan, banyak anggota koperasi beranggapan bahwasanya koperasi tersebut merupakan suatu perkumpulan yang seluruh anggotanya memiliki suatu tanggung jawab yang sama, tanpa adanya stuktur kepemimpinan yang menaunginya.

b.      Adanya keterlambatan atau penunggakan pembayaran pinjaman dari anggota koperasi simpan pinjam. Olehkarena itu pinjaman yang pengembaliannya mengalami keterlambatan dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan kas koperasi yang pada akhirnya akan mengakibatkan koperasi tersebut tidak memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan urusan rumah tangga koperasi tersebut.

PENDAYAGUNAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI RAKYAT DI KOTA KEDIRI

            Dilihat dari ukuran pemenuhan kebutuhan pokok (makan, sandang , papan) masyarakat kota Kediri, terdapat indikasi kesenjangan yang sangat tinggi, yaitu sebanyak 62% penduduk kota Kediri belum bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka. Oleh karena itu, masyarakat kota Kediri belum bisa dikatakan sejahtera, baik secara ekonomi, soaial, maupun pendidikan, walaupun dari sudut rasa aman untuk mengembangkan diri dalam berusaha dan memperoleh pendidikan tidak ada masalah.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendayagunakan koperasi simpan pinjam guna mensejahterakan anggota koperasi dari dalam (internal) antara lain, yaitu:

1.      Sarana dan prasarana, terkait erat dengan segi fisik, yaitu teknologi,gedung perkantoran dan peralatan kantor. Merubah performa ini sangat diperlukan dalam rangka membangkitkan rasa percaya diri para anggotanya. Untuk merubah performa ini, hal yang diperlukan adalah: membangun gedung perkantoran yang bagus dan menggunakan peralatan kantor serba teknologi.

2.       Memberikan penyuluhan yang lebih intensif kepada anggota koperasi tentang perkope rasian.Upaya yang dilakukan oleh pengurus koperasi terhadap pemberian penyuluhan kepada anggota, selain bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota kediri juga dilakukan dengan mengadakan pertemuan antar anggota yang dilaksanakan setiap akhir bulannya dan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota dan pengurus, sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis antar sesama anggota dan pengurus.

3.      Kelembagaan harus berpedoman pada Undang-undang Perkoperasian. Program pengembangan kelembagaan koperasi ditujukan untuk mewujudkan koperasi yang berkualitas serta mampu melayani anggota sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi. Jadi orientasi kelembagaan ditujukan pada kesejahteraan anggota. Hal ini sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Jonh Naisbitt  yang mengatakan: people first,technology second, dimana setiap lembaga harus berorientasi pada people, bukan raja, majikan sehingga mampu menggerakan orang-orang agar lebih produktif, kreatif dan inovatif.

4.       Menjalankan semua mekanisme yang ada, baik mulai dari peraturan Undang-undang sampai keperaturan Menteri terutama masalah yang berkaitan dengan operasional menejemen koperasi simpan pinjam, jika semua prosedur dijalankan maka akan bisa menciptakan iklim sejahtera bagi anggota.

5.      Memberikan penghargaan kepada anggota koperasi yang menggunakan program-program pemberdayaan yang telah disediakan oleh koperasi.

6.      Sosialisasi tentang perundang-undangan koperasi mengapa demikian? Karena kurangnya komunikasi hukum yang mengakibatkan rendahnya pemahaman terhadap isi peraturan hukum, di masyarakat kota Kediri disebabkan oleh budaya hukum yang dibangun baik dikalangan Pejabat hukum (birokrat koperasi), lembaga profesi (Notaris) dan oleh masyarakat koperasi. Budaya  hukum yang dibangun dikalangan pejabat dan lembaga profesi sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kepentingan (menggoalkan program, proyek), sehingga pemaknaan terhadap isi peraturan perkoperasian menjadi bias bahkan tidak bermakna. Penyimpangan yang dilakukan menunjukan bahwa budaya hukum yang dibangun adalah budaya hukum yang berlandaskan nilai-nilai kepentingan sehingga melupakan tujuan awal dari hukum itu sendiri, yaitu mencapai kesejahteraan.

7.      Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan usaha anggota koperasi menggunakan pinjaman dari koperasi tersebut.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mendayagunakan koperasi simpan pinjam guna mensejahterakan anggota koperasi dari luar (eksternal) antara lain, yaitu:

a.       Merubah pola pikir masyarakat tentang koperasi

Menurut Gertz, pola pikir masyarakat yang dibangun dari kultur petani yang notabene masih sederhana dan mementingkan kekerabatan, kekeluargaan daripada materi akan berbeda dengan masyarakat yang dibangun oleh kultur pengusaha dan atau pedagang.

b.      Merubah budaya para pengusaha

Kultur pengusaha atau juragan dan pedagang dengan kultur masyarakat religious yang telah dibangun selama bertahun-tahun terlihat jelas dalam berbagai pola kehidupan masyarakat kota Kediri. Masyarakat kota Kediri dengan setting social ekonomi yang didominasi oleh pedagang makanan dan buruh pabrik rokok Gudang Garam sekaligus oleh kaum agama (Islam), membentuk karakter masyarakat lebih bercorak kapitalis yang diproduksi oleh masyarakat local sehingga walaupun bersifat profit oriented tidak melepaskan nilai-nilai local yang telah lama menjadi bounded system dalam kehidupan masyarakat local.

c.       Menciptakan Kembali Asas Kekeluargaan

Ciri koperasi menurut Moh. Hatta adalah sebuah persekutuan cita-cita, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Semua yang bekerja adalah anggota atau paling tidak memiliki hak untuk diusahakan sebagai anggota. Asas kekeluargaan juga tidak mengenal adanya majikan dan buruh, semua bekerja sama untuk menyelenggarakan keperlan bersama dalam rangka pengembangan koperasi.

d.      Merubah Performa koperasi simpan pinjam

Tujuan merubah performa dimaksudkan agar koperasi sebagai badan usaha berbasis kepercayaan dari rakyat tetap tumbuh sebagai badan usaha yang berpihak pada rakyat, sesuai dengan konsep demokrasi ekonomi. Performa yang seharusnya dibangun dalam koperasi adalah performa kelembagaan, performa moralitas, performa sarana dan prasarana, performa management dan SDM, performa keuangan, produk, independen, dan performa keanggotaan.

Nama         : Wiwi Kusmiarti

NPM          : 27211460

Kelas         : 2EB09

Tahun        : 2012

Review 1 : Pendayagunaan Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Kediri

REVIEW 1 :

PENDAYAGUNAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA KEDIRI

Oleh :

GUTOMO

Jurnal Ilmu Hukum, MIZAN, Volume 1, Nomor 1,Juni 2012

Berisi :

ABSTRAK

Perkembangan dan pertumbuhan koperasi di kota Kediri selalu meningkat dari tahun ke tahun. Koperasi simpan pinjam pun mengalami pertumbuhan dan mengalami penurunan jumlah. Pada tahun 2009 tercatat 356 koperasi dan 22 koperasi simpan pinjam. Pada tahun 2010 tercatat 398 koperasi dan 23 koperasi simpan pinjam, dan pada tahun 2011 tercatat 410 koperasi dan 21 koperasi simpan pinjam. Pemanfaatan koperasi simpan pinjam dalam pembangunan ekonomi masyarakat di kota Kediri bisa bekerja jika pelaksanaan koperasi adalah sesuai dengan Keputusan Menteri No 96 / Kep / M.KUKM / IX / 2004, pedoman standar pada operasional manajemen koperasi simpan pinjam dan unit koperasi simpan pinjam sesuai dengan Peraturan Menteri No 19 /PER/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman pelaksanaan tabungan dan pinjaman oleh koperasi, jika peraturan tersebut di atas dilaksanakan maka akan menciptakan sebuah koperasi yang efisien bagi para anggotanya dan juga dapat meningkatkan pereekonomian kota Kediri.

PENDAHULUAN

            Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, yang berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan maupun untuk masyarakat disekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan

kebutuhan bersama dari para anggotanya.Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan landasan bagi penyusunan dan pengelolaan ekonomi nasional dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada rakyat banyak dengan asas demokrasi ekonomi. Yang tercantum dalam Pasal 33ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Koperasi yang sering disebut sebagai sokoguru ekonomi kerakyatan ini, batasannya dirumuskan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Prinsip-prinsip koperasi merupakan dasar bekerja koperasi sebagai organisasi ekonomi, yang mempunyai ciri-ciri khas yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Banyak masyarakat berpendapat bahwa Koperasi Simpan Pinjam sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Umum, hal ini seperti yang dikatakan Gubernur Jawa Timur dalam acara penghargaan kinerja Koperasi terbaik di Surabaya tahun 2010.

Perkembangan dan pertumbuhan koperasi di Kota Kediri selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tidak mengalami pertumbuhan jumlahnya justru mengalami penurunan. Pada Tahun 2009 tercatat 356 koperasi dan 22 KSP, tahun 2010 tercatat 398 koperasi dan 23 KSP, tahun 2011 tercatat 410 koperasi dan 21 KSP.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Penulis mengenai pelaksanaan usaha koperasi simpan pinjam di Kota Kediri:

1.      Untuk menjadi Anggota di Koperasi Simpan Pinjam di Kota Kediri mengalami kesulitan. Hal ini dapat dilihat hampir 95%peminjam bukan anggota melainkan Calon Anggota dan Calon Anggota sudah lebih dari tiga bulan meminjam di KSP.

2.      Dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

3.      Sumber dana berasal dari anggota tertentu (pemodal) yang menentukan tingkat suku bunga tinggi rata-rata 24% per tahun atau2% per bulan.

4.      Calon anggota adalah masyarakat peminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam.

Menurut pengakuaan calon anggota mereka tidak mengetahui sama sekali dasar hukum perkoperasian, yang terpenting menurut mereka mendapatkan pinjaman uang dan kapan mereka mengangsur pinjaman sudah dirasa selesai.

            Nilai-nilai ekonomi kerakyatan yang telah dibangun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi juga telah kehilangan rohnya. Pada gilirannya jika tidak diantisipasi, nilai-nilai ekonomi dan tujuan koperasi yang sudah secara jelas tercantum dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian akan menjadi bias dan tidak bermakna.

           
            Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji, mendiskusikan dan mencarikan solusi, agar sektor koperasi simpan pinjam berkembang

sekaligus tidak meninggalkan asas, prinsip  dan tujuan yang sudah secara jelas tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian. Berangkat dari pemikiran diatas, maka penulis ingin mengetahui pendayagunaan Koperasi Simpan Pinjam di Kota Kediri.

Nama   : Wiwi Kusmiarti

NPM    : 27211460

Kelas   : 2EB09

Tahun  : 2012

SERTIFIKAT