STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN

STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN

1. Struktur Produksi

Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan  hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk  akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema.

Sejalan dengan perkembangan  pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi sektor sekunder dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :

1.     Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri

2.    Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan

3.    Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.

Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder.

2. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun.

Konsep pendapatan nasional:

1.  Produk Domestik Bruto (GDP)

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

2.  Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun.

3.  Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan.

4.  Pendapatan Perseorangan (PI)

Pendapatan perseorangan (Personal Income) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun.

5.  Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi.

Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

1.     Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.

2.    Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).

3.    Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor ( ).

3. Distribusi Pendapatan Nasional dan Kemiskinan

Dalam distribusi pendapatan baik antar kelompok berpendapatan, antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan, atau antar kawasan dan propinsi dan kemiskinan merupakan dua masalah yang masih mewarnai perekonomian Indonesia.
Pada awal pemerintahan orde baru, perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia masih sangat percaya bahwa apa yang dimaksud dengan trickle down effect akan terjadi. Oleh karena itu, strategi pembangunan diterapkan oleh pemerintah pada awal periode orde baru hingga akhir tahun 1970-an terpusatkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan dan kemiskinan tetap ada ditanah air walaupun pembangunan ekonomi berjalan terus dan Indonesia memiliki laju pertumbuhan yang relatif tinggi.

Beberapa indikator distribusi pendapatan :
Sudah merupakan suatu fakta umum dibanyak negara berkembang, terutama negara-negara proses pembangunan ekonomi yang sangat pesat seperti indonesia, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan tingkat kesenjangan ekonomi atau kemiskinan yang tinggi pula.
Sebagai dasar dari kerangka pemikiran untuk menganalisis masalah trade-off antara pertumbuhan dan kemiskinan atau kesenjangan ekonomi adalah salah satu metode statis yang umum digunakan untuk mengestimasi sejauh mana pencapaian tingkat kemerataan dalam distribusi pendapatan atau pengurangan kesenjangan ekonomi dalam suatu proses pembangunan ekonomi.  Pengukuran pemerataan pendapatan juga sering dilakukan berdasarkan kriteria bank dunia : penduduk dikelompokkan menjadi tiga kelompok:  yaitu penduduk dengan pendapatan rendah yang merupakan  40% dari jumlah penduduk, penduduk dengan berpendapatan menengah yang merupakan 40% dari jumlah penduduk, dan penduduk yang berpendapatan tinggi yang merupakan 20% dari jumlah penduduk. Selanjutnya ketidakmerataan pendapatan disuatu ekonomi diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah.

Perubahan distribusi pendapatan

Perhitungan distribusi pendapatan di Indonesia menggunakan data survei sosial ekonomi nasional (susenas) pada tahun 1984, 1987, 1990, 1993. data pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dikumpulakan oleh susenas digunakan sebagai pendekatan (proxy) untuk mengukur distribusi pendapatan penduduk di Indonesia. Karena pengertian pengeluaran konsumsi tidak sama dengan pengertian kekayaan, perbedaan konsep ini menjadi kendala serius dalam mengukur secara akurat tingkat dan distribusi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga akan menghasilkan data pendapatan yang underestimate karena jumlah pendapatan bisa lebih besar, sama, atau lebih kecil dari pada jumlah pengeluaran konsumsi. Misalnya pendapatan lebih besar tidak selalu berarti pengeluaran konsumsi juga besar. Dalam hal ini, berarti ada tabungan. Dalam hal ini belum tentu juga bila pendapatan rendah tidak selalu jumlah konsumsi juga rendah. Banyak rumah tangga memakai kredit untuk membiayai pengeluran konsumsi tertentu, misalnya untuk membeli rumah dan mobil untuk biaya sekolah anak, atau bahkan untuk liburan.
Keberhasilan pembangunan di Indonesia tidak hanya di ukur dari peningkatan pendapatan penduduk secara agregat atau per kapital, tetapi juga (justru lebih penting lagi) di lihat dari distribusi peningkatan pendapatan tersebut terhadap semua anggota masyarakat. Sekarang ini, tingkat pendapatan per kapital di Indonesia sudah lebih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu, yakni sekitar US$880. namun, apa artinya jika 10% saja dari jumlah penduduk di tanah air yang menikmati 90% dari jumlah pendapatan nasional, sedangkan sisanya (90%) hanya menikmati 10% dari pendapatan nasional selama ini hanya di nikmati oleh kelompok 10% tersebut, sedangkan pendapatan kelompok 90% tidak mengalami perbaikan yang berarti. Jadi dalam kata lain, pembangunan ekonomi di Indonesia akan dikatakan berhasil sepenuhnya bila tingkat kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat kaya bisa diperkecil
Sejak akhir tahun 1970-an, pemerintah mulai memperlihatkan kesungguhan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk ditanah air. Sejak itu aspek pemerataan dalam triologi pembangunan semakin ditekankan dan didefinisikan dalam delapan jalur pemerataan.

Kemiskinan

Pengertian:

Specker (1993) mengatakan bahwa kemiskinan mencakup: kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal, gangguan dan tingginya resiko kesehatan, resiko keamanan dan kerawanan kehidupan social ekonomi dan lingkungannya, kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tidak bias hidup layak, kekurangan dalam kehidupan social yang dapat ditunjukan oleh ketersisihan social dalam proses politik dan kualitas pendidikan yang rendah.

Maxwell (2007) menggunakan istilah kemiskinan untuk menggambarkan keterbatasan pendapatan dan konsumsi, keterbelakangan derajat dan martabat manusia, ketersingkiran social, keadaan yang menderita karena sakit, kurangnya kemampuan dan ketidak berfungsian fisi untuk bekerja, kerentanan, tiadanya keberlanjutan sumber kehidupan, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, dan adanya perampasan relatif.

Konferensi dunia untuk pembangunan social telah mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut: kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambung. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam kehidupan sipil dan social budaya.

Faktor penyebab kemiskinan, faktor yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Sebagai contoh sering dikatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Seseorang dengan tingkat pendidikan hanya SD, misalnya sangat sulit mendapatkan pekerjaan terutama dalam sektor modern , (formal) dengan pendapatan yang baik. Berarti penyebab kemiskinan bukan hanya pendidikan yang rendah, tetapi tingkat gaji/upah yang berbeda.
Kalau diuraikan satu persatu, jumlah faktor yang dapat dipengaruhi, langsung maupun tidak langsung, tingkat kemiskinan cukup banyak, mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (atau produktifitas), tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, jenis pekerjaan yang tersedia, inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam disuatu wilayah, etos kerja dan motivasi pekerja, kultur/budaya atau tradisi, hingga politik, bencana alam, dan peperangan. Kalau diamati, sebagian besar faktor tersebut juga saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya dari pekerja yang bersangkutan sehingga produktifitasnya menurun. Produktifitas menurun selanjutnya dapat mengakibatkan tingkat upah netonya berkurang, dan seterusnya. Jadi, dalam kasus ini, tidak mudah untuk memastikan apakah karena pajak naik atau produktifitasnya yang turun membuat pekerja tersebut menjadi miskin karena upah netonya menjadi rendah.

Sumber :

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/struktur-produksi-2/

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional

http://enjhayagas.blog.com/2011/06/08/distribusi-kemiskinan/

http://www.pengertiandefinisi.com/2011/09/pengertian-kemiskinan.html

http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2177548-konsep-dan-definisi-kemiskinan/

Peta Ekonomi Indonesia

Peta Ekonomi Indonesia

1.Letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Menurut letak geografisnya Indonesia terletak diantara dua benua, yakni Asia dan Australia, dan diantara dua samudra, yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik.

Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau, dan sekitar 6000 diantaranya tidak berpenghuni tetap, atau menyebar sekitar khatulistiwa. Pulau terpadat penduduknya yaitu pulau Jawa, jumlahnya sekitar 65% populasi Indonesia. 5 pulau besar di Indonesia: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya.

Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi dan 130 diantaranya gunung berapi aktif. Sebagian dari gunung berapi terletak di dasar laut dan tidak terlihat dari permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan 2 rangkaian gunung berapi aktif (Ring of Fire). Terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia.

Ada 2 musim di Indonesia yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun, namun juga sangat bervariasi

Indonesia juga mempunyai sumber pertambangan yang sangat berharga, yaitu minyak gas alam, batu bara, timah, tembaga, dan lain-lain.

2. Mata pencaharian masyarakat Indonesia beragam karena letak geografis dan letak ketinggian itu berbeda. Ada yang bermatapencaharian di bidang pertanian, pertenakan, perkebunan dan perikanan. Dan yang hidup di kota berkerja di kantoran.

Perbedaan mata pencaharian antara di kota dengan di desa, dilihat dari lingkungan lahan di pedesaan sebagian besar digunakan untuk pertanian, sedangkan dikota sudah tidak ada lahan yang digunakan untuk penghijauan. Lahan-lahan di perkotaan banyak digunakan untuk pembangunan gedung-gedung bertingkat, perumahan elit, dan mall-mall besar. Hal ini, dikarenakan daerah perkotaan telah mengalami pengaruh globalisasi yang menyebabkan tingkat perekonomian di kota juga meningkat.

3. Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Tiga masalah pokok yang dihadapi Indonesia dalam sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Pertumbuhan yang cukup tinggi , ditandai dengan besarnya jumlah penduduk
2. Penyebaran yang kurang merata
3. Kurang seimbangnya struktur umur penduduk , yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk berusia muda serta mutu /kualitas penduduk yang relatif rendah

Berikut yang terkait dengan sumber daya manusia:

• Laju pertumbuhan penduduk: Jumlah penduduk setiap saat dapat bertambah ataupun berkurang, dan bisa juga tetap. Faktor yang mempengaruhi bertambahnya jumlah penduduk yaitu: a. faktor alami (natural increase), yaitu kelahiran dan kematian: b. faktor sosial (social increase).
• Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk tiap-tiap daerah atau negara sebagai berikut:

1. Faktor Fisiografis

2. Faktor Biologis

3. Faktor Kebudayaan dan Teknologi

• Angkatan kerja
  Adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.
• Sistem pendidikan

4. Investasi, yaitu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.

http://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia

http://www.bukupr.com/2011/07/letak-geografis-indonesia-dan.html

http://gabyclarasintapw.blogspot.com/2012/03/6-peta-perekonomian-indonesia.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/05/investasi-pengertian-dasar-jenis-dan.html

Strategi Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia

Strategi Dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia

    Pembangunan ekonomi memberikan perhatian yang luas terhadap keunikan karakteristik wilayah (ruang). Misalnya terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan/ infrastruktur dan kondisi kegiatan usaha dari masing-masing daerah di Indonesia (termasuk diantara faktor-faktor produksi yang dimiliki) yang merupakan acuan dasar bagi perumusan upaya pembangunan nasional.

    Strategi pembangunan yang dapat dipilih, yaitu:
1. strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dengan tujuan pokok untuk meningkatkan GNP
2. strategi pembangunan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dengan sasaran peningkatan kesempatan kerja yang produktif dan meningkatkan redistribusi pendapatan
3. strategi pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja
4. strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (The Basic Necessity Oriented)
Semua strategi pembangunan tersebut bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa, penciptaan lapangan kerja baru dengan upah yang sesuai dengan harapan tercapainya tingkat hidup minimal untuk semua rumah tangga sampai batas maksimal.
    
    Faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan yaitu:
1. berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, jika yang ingin dicapai adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi maka faktor yang mempengaruhi digunakannya strategi tersebut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah
2. akumulasi kapital yang rendah
3. tingkat pendapatan pada kapital yang rendah
4. masalah ekonomi yang berat ke sektor tradisional yang kurang berkembang

    Strategi yang diberlakukan pada dasarnya adalah strategi pertumbuhan yang didasarkan pada ke Indonesiaan.Yaitu tidak mungkin dicapai jka tingkat hyperinflasi tidak dikehendaki terlebih dahulu. Maka pemerintah Indonesia memberlakukan kebijaksanaan stabilitasi dan rehabilitasi.
Strategi yang diberlakukan:
1. Semakin meningkatnya ketentuan Pusat dan daerah untuk membiayai pembangunan di daerah yang sifatnya padat karya
2. Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perkreditan khususnya sejak diperkenalkannya KIK / KMK
3. Perhatian yang besar terhadap koperasi khususnya pada KUD.
 
Sementara itu sejak Repelita II, strategi pembangunan wilayah di Indonesia secara tegas ditekankan dengan dibaginya wilayah Indonesia menjadi 4 (empat) wilayah pembangunan, yaitu :

• Wilayah Pembangunan I (WP I)
• Wilayah Pembangunan II (WP II)
• Wilayah Pembangunan III(WP III)
• Wilayah Pembangunan VI (WP VI)

    Perencanaan pembangunan adalah upaya untuk mengantisipasi ketidak seimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif atau sebagai peran arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan.

Manfaat perencanaan pembangunan menurut  Bintoro Tjokromidjojo:
1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu persyaratan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan
2. Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui
3. memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik
4. dapat dilakukan penyusunan skala prioritas
5. akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi
 
Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yakni :
    Periode Orde Baru, dibagi dalam :
    • Periode 1945 – 1950
    • Periode 1951 – 1955
    • Periode 1956 – 1960
    • Periode 1961 – 1966

    Periode Setelah Orde Baru dibagi dalam :
    • Periode 1966 s/d periode stabilisasi dan rehabilitasi
    • Periode Repelita I : 1969/70 – 1973/74
    • Periode Repelita II : 1974/75 – 1978/79
    • Periode Repelita III : 1979/80 – 1983/84
    • Periode Repelita IV : 1984/85 – 1988/89
    • Periode Repelita V : 1989/90 – 1993/94





Sumber:

http://ikemurwanti.blogspot.com/2011/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html
http://tarymagetan.wordpress.com/2011/03/19/strategi-dan-perencanaan-pembangunan-indonesia-dimasa-yang-akan-datang/
http://ikasamsumantri.wordpress.com/2011/03/23/strategi-perencanaan-pembangunan-perekonomian-indonesia/
http://andamifardela.wordpress.com/2011/05/13/perkembangan-strategi-dan-perencanaan-pembangunan-ekonomi-indonesia/
http://khastuti.blogspot.com/2012/03/perkembangan-strategi-dan-perencanaan_23.html

1. Perkembangan Sistem Perekonomian Indonesia Dari Masa ke Masa

PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA DARI MASA KE MASA

                                  

            Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur tentang kehidupan ekonomi guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonom Indonesia, secaraumum adalah :

1.Faktor produksi

2.Faktor investasi

3. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran

4.Faktor kebijakan moneter dan inflasi

5.Faktor keuangan negara

Macam-macam Sistem Ekonomi

a.    Sistem ekonomi Liberal – kapitalis

Sistem yang memberikan kebebasan yang besar pada para pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individu, sumber daya ekonomi atau faktor produksi.

@ciri ekonomi liberal kapitalis:

-      Adanya perlakuan yang luas terhadap pengakuan pribadi

-      Praktek perekonomian diatur menurut mekanisme pasar

-      Praktek perekonomian digerakan oleh motif keuntungan

b.    Sistem ekonomi sosialis- komunistik

Sumber daya ekonomi atau faktor produksi dikuasai sebagai milik negara. Nrgara yang menganut sistem sosialis-ekonomis menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian.

c.    Sistem ekonomi campuran

Sistem ekonomi campuran diterapkan oleh negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Pada dasarnya sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi kerakyatandengan persaingan terkendali, agaknya merupakan sistem ekonomi yang palingcocok untuk mengelola perekonomian di Indonesia, namun demikian akhir-akhir ini sistem ekonomi Indonesia semakin condong ke ekonomi liberal dan kapitalishal ini ditandai dengan derasnya modal asing yang mauk ke Indonesia dan banyaknya BUMN dan BUMD yang telah diprivatisasi.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

1.  Sebelum kemerdekaan

Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi kedalam beberapa periode. Ada 4 negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu: Portugis, Belanda Inggris dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi kemudian Belanda dapat berkuasa di Indonesia selama 350 tahun, telah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga saat ini. Salah satu sistem yang dibuat oleh Belanda adalah VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) untuk menghindari persaingan dagang antara pedagang Belanda. Dengan adanya cengkraman kuat dari Belanda, dunia bisnis dan ekonomi Indonesia pun masih belum mengalami perkembangan yang berarti.

2.  Orde lama

#Masa pasca kemerdekaan (1945-1950)
Indonesia belum memiliki sistem perekonomian karena masih ada pengaruh Belanda yang

masih ingin berkuasa. Keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi, karena beredarnya mata uang lebih dari satu secara tidak terkendali.

*Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
a. Program Pinjaman Nasional, Mentri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP melakukan pinjaman ke negara lain pada bulan Juli 1946.

b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

c. Konferensi Ekonomi pada Februari 1946 dengan tujuan memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah – masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan.

d. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada 19 Januari 1947

e. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) pada tahun 1948 dengan cara mengalihkan individu bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

f. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik.

# Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Sistem politik dan sistem ekonomi Indonesia menggunakan prinsip – prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar,  pada kenyataannya pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

*Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi saat itu, antara lain :
a. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai mata uang (sanering) untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

b. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan semangat berwirausaha para pengusaha pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing. Namun usaha ini gagal karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

c. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

d. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) , yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan kepada pengusaha pribumi.

e. Pembatalan sepihak atas hasil perjanjian KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha – pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan – perusahaan tersebut.

#Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (semuanya diatur oleh pemerintah). Diharapkan dapat membawa Indonesia pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial,  politik ,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Tetapi, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Kebijakan – kebijakan tersebut antara lain :
a. Devaluasi : pada 25 Agustus 1959 pemerintah menurunkan nilai uang sebagai berikut : uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50,00; uang kertas pecahan Rp 1.000,00 menjadi Rp 100,00; dan semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000,00 dibekukan.

b. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang – barang naik 400%.

c. Devaluasi : pada 13 Desember 1965 pemerintah menjadikan uang senilai Rp 1.000,00 menjadi Rp 1,00 sehingga uang Rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang Rupiah lama, tetapi di masyarakat uang Rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan dalam berbagai tindakan moneter diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya, banyak proyek – proyek mercu suar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.

3.  Masa Orde Lama

 Pada masa ini, sistem ekonomi Indonesia ditujukan pada pembangunan dalam segala bidang namun    dalam kenyataannya perekonomian Indonesia malah semakin parah karena KKN.

4.  Masa Reformasi

 #Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie

Yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver – manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan – kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.

# Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari keterpurukan padahal ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, misalnya : masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah.

#Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri

Masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

#Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, yaitu menaikkan harga BBM. Hal ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan serta bidang – bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial kedua yaitu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti ribut saat mengantri yang bahkan berujung pada hilangnya nyawa seseorang.

Kebijakan lain yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.

Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2174737-pengertian-sistem-perekonomian-atau-sistem/

http://www.scribd.com/doc/70892330/Sistem-Perekonomian-Indonesia

http://dc310.4shared.com/doc/cXY6v_vT/preview.html

http://www.scribd.com/dhe_handh/d/19623974-Sistem-Ekonomi-Indonesia

Sertifikat Seminar 2

Sertifikat Seminar

Bisnis Internasional

BAB 14

Bisnis Internasional

• Hakikat Bisnis Internasional

- Perdagangan internasional adalah proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing Negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan atau gains of tride.
Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak ada Negara-negara di dunia yang tidak terlibat didalam perdagangan baik perdagangan antar regional, antar kawasan ataupun antar Negara.
Perdagangan ini melakukan transaksi jual beli ke luar negeri, kalau kita membeli disebut impor sedangkan kalau kita menjual disebut expor.

- Pemasaran Internasional adalah Penerapan konsep, prinsip, aktifitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusaahaan kepada konsumen di berbagai Negara

• Alasan Melaksanakan Bisnis Internasional

a. Meningkatkan Hubungan Persahabatan Antarnegara

b . Kebutuhan Setiap Negara dapat Tercukupi

c . Mendorong Kegiatan Produksi Barang secara Maksimal

d . Mendorong Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

e . Setiap Negara dapat Mengadakan Spesialisasi Produksi

f . Memperluas Lapangan Kerja

-         Konsep Keunggulan Absolut ( Adam Smith ) Bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang mempunyai efisiensi produksi lebih baik dari negara lain, dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang mempunyai kemampuan spesialisasi pada produk yang tidak dapat diproduksi di negara tersebut secara efisien.

-         Teori keunggulan komparatif (theory of comparative advantage) merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antarnegara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Sebagai contoh, Indonesia dan Malaysia sama-sama memproduksi kopi dan timah. Indonesia mampu memproduksi kopi secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah secara efisien dan murah. Sebaliknya, Malaysia mampu dalam memproduksi timah secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi kopi secara efisien dan murah.

-         Potensi Pasar Internasional ditentukan oleh tiga faktor yaitu struktur penduduk , daya beli serta pola konsumsi masyarakat. Dalam hal pasar Internasional , potensi pasar internasional juga ditentukan oleh ketiga faktor tersebut hanya saja dalam hal ini diberlakukan untuk negara lain.

§         Tahap-Tahap Dalam Memasuki Bisnis Internasional

Perusahaan yang memasuki bisnis internasional pada umumnya terlibat atau melibatkan diri secara bertahap dari tahap yang paling sederhana yang tidak mengandung resiko sampai dengan tahap yang paling kompleks dan mengandung risiko bisnis yang sangat tinggi. Adapun tahap tersebut secara kronologis adalah sebagai berikut :

1. Ekspor Insidentil
2. Ekspor Aktif
3. Penjualan Lisensi
4. Franchising
5. Pemasaran di Luar Negeri
6. Produksi dan Pemasaran di Luar Negeri

• Hambatan Dalam Memasuki Bisnis Internasional

Melaksanakan bisnis internasional tentu saja akan lebih banyak memiliki hambatan ketimbang di pasar domestic. Negara lain tentu saja akan memiliki berbagai kepentingan yang sering kai menghambat terlaksannya transaksi bisnis internasional. Disamping itu kebiasaan atau budaya Negara lain tentu saja akan berbeda dengan negeri sendiri. Oleh karena itu maka terdapat beberapa hambatan dalam bisnis internasional yaitu :
1. Batasan perdagangan dan tariff bea masuk
2. Perbedaan bahasa, social budaya/cultural
3. Kondisi politik dan hokum/perundang-undangan
4. Hambatan operasional

• Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara; perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global.